zonapers.com, Jakarta.
Gertakan Mantan Ketua Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ilham Bintang yang sedang mempertimbangkan untuk maju dalam menempuh proses hukum kerjasama Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disponsori Forum Humas BUMN ditanggapi dengan dingin Kuasa Hukum PWI Pusat HMU Kurniadi, SH., MH.
“Ini negara hukum. Apabila ada perbuatan pidana silahkan dilaporkan. Gak perlu gertak-gertakan,” kata HMU Kurniadi kepada wartawan di Gedung Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta pada Selasa, 6 Agustus 2024.
HMU Kurniadi menjelaskan, “dugaan penyimpangan Program UKW yang disponsori Forum Humas BUMN telah diaudit Kantor Akuntan Publik Haryo Tienmar, dan hasilnya tidak ditemukan penyimpangan yang benar-benar signifikan” jelasnya. Selain itu berdasarkan rapat pleno, yang kini diperluas PWI Pusat tanggal 27 Juni 2024 terungkap bahwa kegiatan tersebut telah selesai dipertanggung jawabkan. “Kegiatan UKW sudah selesai dan dipertanggung jawabkan koq”, ucapnya.
HMU Kurniadi juga mengkritik tudingan adanya tindak pidana korupsi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya definisi korupsi itu salah alamat. Pendanaan UKW tersebut bukan berasal dari keuangan negara dan bukan merupakan hibah dari kementerian BUMN. “Pembiayaan pogram UKW tersebut berasal dari dana sponsorship. Jadi ini murni kerjasama profesional. Jadi jelas ada prestasi dan kontraprestasinya,” kata HMU Kurniadi. “Ironis apabila tidak paham,” sambungnya.
Sebelumnya Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun melaporkan media sosial yang menampilkan Wilson Lalengke dan Yusuf Rizal ke Polda Metro Jaya pada 20 Mei 2024 atas dugaan terkait tuduhan yang mereka lontarkan di media sosial. Yang pada saat ini proses pemeriksaan sedang berlangsung dan diperkirakan akan naik ke tahap penyidikan. “Semoga tidak terlalu lama lagi laporan saya akan selesai,” Ujar Hendry.
Hendry menduga tuduhan yang di tujukan kepadanya, merupakan upaya terselubung untuk menyingkirkan Ketua Umum PWI Pusat yang terpilih dalam Kongres PWI 2023. “Kalau mau mengganti Ketum, tunggu Kongres PWI tahun 2028. Jangan karena perbedaan politik pasca pilpres dicari-cari alasan mendongkel Ketua Umum PWI Pusat,” tegas Hendry Ch Bangun.
Redaksi ( Bang Gor ).
