zonapers.com, Jakarta.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kembali diguncang isu panas terkait konflik internal. Dalam rapat pengurus harian yang dipimpin oleh Ketua Umum PWI Pusat, Hendry CH. Bangun, sejumlah isu penting mencuat, termasuk upaya kelompok tertentu yang berencana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di kantor pusat PWI. Namun, rencana tersebut gagal total setelah kelompok beranggotakan 30-40 orang tersebut tidak diizinkan masuk.
“Kami akan menjaga kantor dengan ketat dan memastikan tidak ada anggota PWI yang masuk tanpa izin,” tegas Hendry, menyoroti langkah pencegahan pihaknya demi menjaga stabilitas organisasi.
Tak hanya itu, di dalam rapat juga membahas tentang surat dari Dewan Pers yang mengakui adanya dualisme di tubuh PWI, dan meminta agar gedung PWI dikosongkan mulai 1 Oktober 2024. PWI Pusat tak tinggal diam, mereka merespons dengan mengirimkan surat balasan kepada pihak Dewan Pers.
“Kami tetap membuka pintu rekonsiliasi, namun kami tidak akan meninggalkan gedung yang sejak awal memang dibangun untuk PWI,” ujar Hendry, menyinggung sejarah gedung yang kini dimiliki oleh Kementerian Keuangan C.q Sekertaris Kementerian keuangan yang memegang wewenang.
Di tengah ketegangan ini, Hendry memastikan PWI Pusat akan tetap menjaga integritas dan komitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara adil. Sementara itu, situasi terus memanas, dengan banyak pihak menantikan perkembangan lebih lanjut dari kisruh internal organisasi wartawan terbesar di Indonesia ini.
Apakah rekonsiliasi dapat tercapai atau krisis ini akan terus memuncak? Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari PWI dan Dewan Pers.
