Zonapers.com, Jakarta – Posisi Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akhirnya terisi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham di Graha Pengayoman, Kompleks Kemenkumham, Jakarta, Rabu (4/1/2023). Dilansir dari CNBC Indonesia.
Masih segar dalam ingatan tahun lalu Presiden Joko Widodo begitu geram dengan layanan keimigrasian di tanah air. Menurut kepala negara, institusi itu masih menggunakan ‘gaya lama’ dalam melayani masyarakat. Pangkal masalahnya, Jokowi menerima keluhan dari para investor terkait sulitnya mengurus visa di imigrasi.
Hal tersebut diungkap Jokowi dalam rapat yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2022) lalu. Jokowi mulanya menyoroti soal visa dan Kitas.
“Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya Kitas-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?,” kata Jokowi.
Jokowi bahkan banyak menerima keluhan dari beberapa investor yang mengaku kesulitan mendapatkan visa. Melihat itu, kepala negara ingin imigrasi mengubah total sistem kerjanya sehingga mampu memudahkan dan menggaet para investor datang ke Indonesia.
Jokowi menegaskan hal ini sangat penting dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Jokowi pun mengancam akan mengganti dirjen sampai bawahan di imigrasi bila tak mampu melakukan perubahan di sistem imigrasi Indonesia.
“Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang tidak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau tidak, tidak akan berubah,” tuturnya.
Selepas seremoni pelantikan, Silmy membeberkan sederet program andalan ke depan, salah satunya adalah Golden Visa.
Dalam keterangan pers, Silmy mengatakan akan mempercantik wajah kewilayahan Indonesia. Tujuannya untuk menarik wisatawan mancanegara yang berkualitas dan meningkatkan investasi Indonesia.
Menurutnya, yang menjadi perhatian dan fokus Kemenkumham dalam hal ini adalah peningkatan pelayanan selain keimigrasian dan keamanan pertahanan. Sebab, hal tersebut menjadi faktor utama warga asing dalam melihat Indonesia.
“Kita harus percantik. Karena pengalaman pertama dari turis atau investor ada pada pelayanan. Kita paling depan,” ujarnya.
Silmy bilang akan melakukan pembahasan bersama enam direktur, kepala kantor, dan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk menampung semua permasalahan keimigrasian. Tujuannya untuk merespons dinamika persoalan yang terjadi secara dinamis.
Mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. itu menyebut salah satu kebijakan yang segera ditindaklanjuti adalah Golden Visa. Ia merupakan program Ditjen Imigrasi Kemenkumham yang memungkinkan orang kaya mendapatkan izin tinggal atau kewarganegaraan di negara lain, hanya dengan membeli rumah, melakukan investasi, atau sumbangan yang relatif besar.
“Golden visa kita tindak lanjuti. Lalu mempelajari SOP internal dan aturan keimigrasian mana-mana yang disempurnakan dengan dukungan seluruh jajaran,” kata Silmy.
Dia pun mengeklaim akan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kementerian, dan lembaga terkait untuk mendukung peningkatan dan percepatan penyelesaian permasalahan.
“Sisi kerja sama bukan hanya bicara pelayanan tapi juga bisa mempercepat apa yang jadi permasalahan. Sistem dan digital. Arahan Presiden terkait transparansi dan digitalisasi akan jadi rencana 2023,” ujar Silmy.
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim saat serah terima jabatan di Graha Pengayoman Kementerian Hukuman HAM, Jakarta, Rabu (4/1/2023). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia Yasonna Laoly resmi melantik Mantan Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi.
Pencabutan PPKM
Silmy juga mengapresiasi kebijakan presiden yang telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seiring dengan pandemi Covid-19 yang terus kondusif. Menurutnya, hal tersebut dapat membawa angin segar bagi sektor industri yang selama ini terkena dampak paling keras, yaitu sektor pariwisata dan investasi.
“Kita menyesuaikan kebijakan di mana hal ini konteksnya bagaimana kita meningkatkan dampaknya terhadap Indonesia, khususnya pariwisata dan investasi. Ketika terjadi pengetatan agak terhambat inisiatif-inisiatif terkait investasi dan bisnis,” kata Silmy.
Dia menyebut, dengan penghentian kebijakan PPKM tersebut terdapat peluang sekaligus menjadi tantangan di saat penularan Covid-19 yang masih meningkat di beberapa negara, seperti China.
“Dengan dibukanya itu suatu peluang dan tantangan menyikapi kelonggaran ini. Jangan sampai ada hubungannya ke faktor kesehatan. Kita ikuti dan merespon dinamika internasional dengan cepat dan mendukung apa yang berimplikasi dengan keimigrasian Indonesia,” pungkasnya.
Pewarta: Hans
