zonapers.com, Jakarta.
Seperti yang pernah kita baca di buku karya Irjen. Pol. (Purn) Dr. Ronny Franky Sompie, SH., MH, “Exit Strategy Polemik Migran Indonesia.” Yang mana untuk menyikapi terkait penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) yang terjadi di dalam negeri Indonesia.
Menurut Sompie, perlu adanya upaya secara berkesinambungan untuk menggelorakan kerjasama lintas pemangku kepentingan secara sinergis dan komprehensif, Minggu, 25/6/23.
“Agar tidak terbangun ego sektoral dalam penanganan TPPO dan TPPM,” Ujarnya.
Mantan Kapolda Bali ini mengatakan, ” TPPO dan TPPM merupakan dua kejahatan lintas negara dan terorganisasi (transnational organized crime) yang dikecam PBB melalui Konvensi PBB tentang Kerjasama dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisasi yang dibuat pada bulan Desember tahun 2000 di Palermo, Italia, dan Indonesia meratifikasi dengan UU No 5 tahun 2009 tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisasi,” Ungkapnya.
Untuk upaya pencegahan TPPO dan TPPM biasanya kurang menarik bagi aparat penegak hukum, bahkan mendapatkan penolakan dari kacamata yg berbeda.
Biasanya penolakan itu merujuk kepada alasan yang bersifat instansional sesuai standar operasional prosedur dan aturan yang menjadi dasar hukumnya.
Wawancara Khusus Redaksi dengan Ronny Sompie (@red).
Kenapa?
“Menurut hemat saya, biasanya yg menarik bagi instansi Pemerintah adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran atau perbuatan pidana di bidang ketenagakerjaan. Sementara upaya pencegahan tidak bisa dikalkulasi secara angka dan prosentasi apa yang menjadi tolok ukur keberhasilannya,” Tutur Ronny Sompie.
Namun demikian, Ditjen Imigrasi pada tahun 2017 pernah menerapkan kebijakan menunda (menolak) permohonan paspor dari para calon PMI yang non prosedur tidak melalui prosedur baku yang diterapkan Kemenaker dan BP2MI.
“Demikian juga Ditjen Imigrasi pernah menunda pemberangkatan calon PMI ke luar negeri, karena tidak memiliki Visa untuk bekerja dari negara tujuan bekerja. Sepanjang tahun 2017 jumlah yg ditunda adalah sekitar 6.000 Calon PMI, sehingga memberikan kontribusi nyata berkurangnya jumlah WNI Bermasalah di luar negeri atas evaluasi Kemlu,” Tegas Mantan Direktur Jenderal Imigrasi yang kini masih menjadi pejabat Analis pada Direktorat Jenderal Keimigrasian Republik Indonesia itu.
irjen Pol (P) DR.Ronny Frangky Sompie, SH, MH ( Eks@red ).
Hasil ini dinilai sangat signifikan bagi upaya pencegahan terjadinya pengiriman Calon PMI yang dikirim secara non prosedur dan rentan menjadi korban TPPO atau TPPM.
Dari situ pula pihak Kemlu memberikan apresiasi dengan Penghargaan The Hassan Wirayudha Award kepada Ditjen Imigrasi di akhir tahun 2017.
Tidak sampai disitu saja, kebijakan Ditjen Imigrasi tersebut dilakukan secara berlanjut oleh Direktur Jenderal Imigrasi, saat itu dijabat oleh Ronny F. Sompie.
“Maka pada tahun 2019 jumlah calon PMI yang diselamatkan dan dicegah dari korban TPPO dan TPPM berjumlah sekitar 20.000 orang,” Jabarnya.
Hasil ini kemudian dinilai oleh Tim Penilai dan Penentu Pemberian Bintang Jasa dari Presiden untuk mengajukan Ronny F. Sompie sebagai Dirjen Imigrasi mendapatkan Bintang Jasa Utama dari Presiden di Istana Negara pada tanggal 15 Agustus 2019.
Bagaimana dengan WNI yg akan bekerja keluar negeri ? Kita mengacu kepada UU No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI bekerja keluar negeri. Ada tiga bentuk perlindungan PMI yang bekerja keluar negeri, yaitu :
a. Perlindungan sebelum berangkat ke luar negeri di dalamnya ada persentuhan dengan pelayanan WNI untuk mengajukan permohonan paspor ke Ditjen Imigrasi. Sementara Ditjen Imigrasi memiliki pasal 66 – 67 UU No 6 tahun 2011 tentang pengawasan keimigrasian terhadap WNI antara lain, ketika mengajukan permohonan paspor ke Imigrasi.
Demikian juga, ketika WNI telah mendapatkan paspor, akan melintas keluar negeri untuk bekerja, maka ada keharusan yang bersangkutan untuk memiliki Visa bekerja dari negara tujuan bekerja sesuai dengan unsur pasal 120 UU No 6 tahun 2011 tentang Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.
Apa yg telah dilakukan Ditjen Imigrasi menunda pemberian paspor dan menunda perlintasan PMI yang tidak sesuai prosedur Kemnaker dan BP2MI menjadi bagian dari “NAWACITA” yang diterapkan oleh Imigrasi untuk ikut memberikan perlindungan terhadap PMI sebelum berangkat keluar negeri.
1. Perlindungan PMI selama bekerja di luar negeri.
2. Perlindungan PMI ketika kembali ke Indonesia.
# Dari Berbagai Nara Sumber.
Redaksi
