Zonapers – Jakarta, 6 November 2024
Demi memperkuat keamanan dan keselamatan maritim nasional, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) mengadakan Konsultasi Rancangan Kebijakan bertajuk Pandangan Stakeholder, Kementerian, dan Lembaga terhadap Pembangunan Indeks Keamanan Laut (IKL) di Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024). Acara ini dipimpin langsung oleh Direktur Kebijakan Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Askari, P.S.C., S.I.Kom., M.Sc., M.A., dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Laksma Bakamla Askari menegaskan bahwa konsultasi ini bertujuan untuk merangkum pandangan komprehensif dari berbagai pihak, guna menyusun instrumen pengukuran Indeks Keamanan Laut (IKL) yang lebih kuat dan efektif. “IKL akan menjadi instrumen penting dalam mengukur dan mengawasi pengelolaan wilayah perairan Indonesia, serta dalam menghadapi tantangan dan ancaman maritim yang semakin dinamis,” ujar Laksma Bakamla Askari.
Paparan pertama disampaikan oleh Pengawas Perikanan Ahli Muda dari PSDKP, M. Ikhsan, S.St.Pi., M.Si., yang membahas peran pengawasan maritim dan kebijakan strategis untuk periode 2025–2029. “Langkah-langkah strategis dalam menjaga keamanan perairan Indonesia harus terus diperbarui sesuai dengan perubahan yang ada,” ungkap Ikhsan.
Diskusi semakin mendalam dengan kehadiran Dr. Benny Osta Nababan, S.Pi., M.Si., Kepala Divisi Program Sosial Ekonomi Pesisir dan Lautan PKSPL IPB, yang mengulas pentingnya pengembangan IKL, tata kelola keamanan laut, serta kesenjangan yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan. “Indeks Keamanan Laut akan menjadi dasar bagi masyarakat pesisir dan pemerintah dalam memahami tingkat keamanan dan kondisi perairan kita secara menyeluruh,” kata Dr. Benny.
Acara ini juga dihadiri oleh Dr. Anton Aliabbas, S.Pi., M.Si., M.T., Ph.D., Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina. Dalam paparannya, Dr. Anton membahas respons pemerintah dan publik terhadap IKL, serta pentingnya indeks ini bagi kebijakan maritim Indonesia. “IKL bukan hanya angka, tetapi juga gambaran tentang bagaimana kita mengelola perairan dan menghadapi ancaman,” ujarnya.
Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab yang dinamis, dipandu oleh Dr. M. Arsyad Al Amin, S.Pi., M.Si., Kepala Divisi Program Pemberdayaan Masyarakat PKSPL IPB. Para peserta menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan harapan besar agar IKL dapat menjadi alat yang andal dalam mengukur dan mengamankan wilayah perairan Indonesia.
Konsultasi ini menjadi langkah awal Bakamla RI dalam membangun sistem keamanan laut yang terukur dan berbasis data, demi kedaulatan dan keselamatan maritim yang lebih kuat.
Narsum: Puspen TNI
