Zonapers – Jakarta, 07 November 2024
Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA RI) hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Markas Besar (Mabes) Polri. Aksi ini dilakukan untuk mendesak perkembangan penyelidikan atas dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Bupati Lingga, Kepulauan Riau, Muhammad Nizar, dan sejumlah pejabat tinggi di lingkup pemerintahannya.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus ini dua minggu lalu. Laporan tersebut mengungkap dugaan skandal yang melibatkan pengadaan bibit tanaman hias, penyalahgunaan dana BOSDA, dan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga. Menurut Rahmad, pihaknya telah menyerahkan dokumen dan bukti rekaman percakapan berdurasi 34 menit kepada Kejagung dan Mabes Polri. Rekaman itu diduga berisi percakapan antara Bupati Lingga dan Ketua DPRD Lingga yang membahas alokasi APBD untuk mendukung pencalonan sejumlah kader dalam Pemilu Legislatif 2024.
“Rekaman ini berisi percakapan yang sangat sensitif, melibatkan pejabat tinggi yang diduga menyusun strategi alokasi dana untuk mendukung calon legislatif tertentu. Kami ingin proses hukum berjalan secara transparan,” kata Rahmad dalam pernyataannya.
BPI KPNPA RI tidak hanya menyoroti kasus di Lingga, tetapi juga menyoroti kasus dugaan korupsi besar lain yang saat ini sedang dalam proses pengusutan. Di antaranya, proyek kereta api Besitang-Langsa yang merugikan negara Rp1,3 triliun, serta kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merugikan negara sebesar Rp8,03 triliun. BPI KPNPA RI berharap pengungkapan kasus-kasus ini dapat menjadi contoh bahwa tidak ada yang kebal hukum.
BPI KPNPA RI juga meminta perhatian Kapolri untuk memastikan sejumlah kasus yang mandek di kepolisian dapat diselesaikan. Kasus tersebut mencakup dugaan korupsi dana BOSDA di Lingga dan laporan mafia tanah di Tobasa, Sumatera Utara, yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Rahmad berharap aksi unjuk rasa ini mampu menggugah Kejagung dan Polri untuk menunjukkan transparansi dalam penanganan kasus-kasus ini, terutama yang menyangkut oknum pejabat dan aparat penegak hukum. “Rakyat berhak tahu dan yakin bahwa hukum ditegakkan secara adil,” ujar Rahmad menutup keterangannya.
Aksi ini diharapkan menjadi panggilan bagi Kejagung dan Mabes Polri untuk bekerja lebih tegas dalam menangani kasus-kasus yang dinilai mencederai kepercayaan publik.
