Zonapers – Jakarta, 5 Desember 2024
Dalam upaya menjaga kedaulatan dan keamanan perairan strategis Indonesia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggelar Konsinyering Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta. Acara ini menyoroti pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan kawasan Laut Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai prioritas.
Dipimpin oleh Direktur Kebijakan Keamanan Laut Bakamla RI, Laksma Bakamla Askari, P.S.C., S.IKom., M.Sc., M.A., acara ini mewakili Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr., Opsla. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antar instansi untuk mengatasi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks.
“Sinergi, integrasi sistem informasi, dan optimalisasi sarana prasarana adalah kunci dalam menghadapi ancaman keamanan maritim,” ujar Laksma Askari.
Konsinyering ini melibatkan narasumber ahli, termasuk Dr. Akhmad Solihin dari Institut Pertanian Bogor dan Dr. Anton Aliabbas dari Universitas Paramadina. Para peserta, yang berasal dari instansi pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, baik secara luring maupun daring, turut berkontribusi dalam pembahasan kebijakan strategis.
Acara ini juga membahas hasil Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Diskusi Kelompok Terfokus (RTDG) sebelumnya, dengan tujuan menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret untuk meningkatkan keamanan dan penegakan hukum di wilayah ALKI II dan Laut IKN.
Konsinyering ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia. Hasil diskusi melahirkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:
- Penguatan Kerjasama Lintas Sektoral: Kolaborasi antara instansi keamanan, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
- Peningkatan Teknologi Pengawasan: Optimalisasi sistem pengawasan maritim berbasis teknologi canggih.
- Pengembangan Kapasitas Operasional: Peningkatan kapasitas personel dan infrastruktur keamanan laut.
Kegiatan ini menegaskan komitmen Bakamla RI dalam mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, konsinyering ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang implementatif, memperkuat peng
Sumber; Pen Bakamla RI
