zonapers.com, Sumedang
DPRD Kabupaten Sumedang mendorong penyusunan regulasi khusus rumah susun guna menciptakan kepastian hukum dan mendukung pembangunan daerah.
Upaya tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Sumedang, Jumat (13/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang.
Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua memimpin rapat internal tersebut dengan melibatkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumedang.
Dalam agenda itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyampaikan penjelasan mengenai usulan Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
Ketua Bapemperda, drg. H. Rahmat Juliadi, M.H.Kes., meminta persetujuan anggota DPRD agar Raperda tersebut menjadi prakarsa legislatif.
Menurut Rahmat, Sumedang membutuhkan payung hukum yang jelas untuk mengatur pembangunan, perizinan, serta pengelolaan rumah susun.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah dapat menciptakan tata kelola pembangunan rumah susun yang tertib, aman, dan terarah.
Selain itu, aturan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Tak hanya mengatur pembangunan, Rahmat juga melihat peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak dan retribusi.
Dengan demikian, regulasi tersebut berpotensi memberikan manfaat ganda, yakni memperkuat tata kelola pembangunan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal DPRD Sumedang dalam mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
Selanjutnya, DPRD akan menempuh tahapan pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan.
Pewarta : Ujs
