zonapers.com,Jakarta
Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi reshuffle Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.
FWK juga mengingatkan presiden agar momen perombakan besar ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan mewujudkan keinginan rakyat, seperti tertuang dalam Asta Cita.
“Jujur saja, sebagian rakyat, terutama emak-emak, tidak peduli ada reshuffle atau tidak karena kehidupan mereka sedang dalam tekanan ekonomi, akibat merosotnya daya beli dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok,”ujar Hendry Ch Bangun, mantan Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2021 dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Hendry Bangun mengatakan, FWK mengapresiasi pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi Kapolri yang baru.
Ini perombakan pertama Presiden Probowo yang menyentuh bidang kepolisian, diplomasi dan industrialisasi.
Diharapkan, ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan Polri, tapi yang lebih penting bagaimana meningkatkan profesional, kepercayaan masyarakat dan kinerja polisi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Di DPR, Suyudi menjanjikan salah satu fokus kerjanya adalah meningkatkan pelayanan publik lewat program “Polisi Bersama Masyarakat”.
Diskusi FWK ini berlangsung hangat, dihadiri sejumlah wartawan senior, di antaranya M Nasir, Yesayas Oktovianus dan Dr. Budi Nugraha.
Diskusi ini juga menyambut positif penunjukkan diplomat karier Arrmanatha Nasir sebagai menteri luar negeri, menggantikan orang dekat Presiden Prabowo.
Arrmanatha Nasir, mantan wakil menlu ini, tercatat memiliki karier yang panjang dan moncer di Kementerian Luar Negeri, di antaranya sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 2021-2024 dan Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako & UNESCO pada 2019-2021.
Sejak 21 Oktober 2024 lalu, ia ditunjuk sebagai wakil menlu.
Suyudi Ario Seto dan Arrmanatha Nasir adalah dua dari 18 pejabat negara yang dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).
Persisnya, presiden melantik tiga menko, dua menteri, satu wakil menko dan empat wakil menteri.
Selain Kapolri, Presiden Prabowo juga melantik kepala Lembaga dan pejabat setingkat menteri, di antaranya Kepala KSP, Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Komjen Dedi Prasetyo dan Jenderal Muhammad Fadil Imran, mantan Asops Kapolri, sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa.
FWK juga mempertanyakan cukup banyak perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan.
Dengan setengah bergurau, mantan wartawan senior Kompas, Yesayas Oktovianus menyatakan, mungkin karena keberhasilan meraih dua medali emas di cabor bulutangkis di Asian Games 2026, Muhammad Fadil Imran didapuk menjadi Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa.
“Jika betul pertimbangannya begitu, seharusnya ini juga keberhasilan Menpora Erick Thohir,”tambah Yesayas.
M Nasir dan Budi Nugraha mengingatkan tugas berat menanti anggota Kabinet Merah Putih yang baru, di antaranya melindungi daya beli masyarakat dari kondisi geopolitik yang makin tidak pasti, seperti kenaikan harga minyak dan melemahnya kurs Rupiah terhadap dolar Amerika.
Dibentuknya kementerian dan badan baru, seperti Kantor Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) juga dipertanyakan urgensi dan efektivitasnya, apalagi Presiden Prabowo selalu menggaungkan isu efisiensi anggaran negara.
Herry Sinamarata, Koordinator Bidang Ekonomi FWK menyebut, dengan ditunjuknya dua wakil menteri keuangan yang baru, yakni Luky Afirman dan Nurkolisoh Ibnu Aman diharapkan dapat menyelesaikan pelaksanaan APBN 2026 dan pembahasan APBN 2027 secara optimal.
Salah satu fokusnya adalah memberikan perlindungan dan menjaga daya beli masyarakat dari goncangan geopolitik, seperti perang di Timur Tengah.
Redaksi
