Zonapers – Jakarta
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diguncang aksi keras puluhan aktivis dan wartawan, Jumat pagi (22/11). Mengusung tema “Jawa Barat Darurat Korupsi”, LSM Tuar Bersatu dan Jurnalis Peduli Jawa Barat menyerahkan bukti-bukti dugaan korupsi yang menyeret sejumlah kepala daerah, termasuk dari Kabupaten Bandung, Sumedang, dan Cianjur.
“Kami muak dengan korupsi yang terus terjadi di Jawa Barat!” seru Anep Saefuloh, Ketua DPC Tuar Bersatu Kota Bandung, saat memimpin aksi. Ia dengan lantang menyampaikan lima tuntutan kepada KPK, di antaranya percepatan penanganan kasus, pengawasan ketat menjelang Pilkada 2024, dan pelibatan aktif masyarakat untuk melaporkan tindak korupsi.
“Sejak 2004, Jawa Barat memegang rekor daerah dengan tingkat korupsi tertinggi. Ini memalukan! Kami mendesak KPK untuk bertindak nyata, bukan sekadar retorika,” tegas Anep.
Dalam orasinya, para aktivis menyindir besarnya anggaran yang digelontorkan untuk KPK, namun dianggap belum sebanding dengan hasil pemberantasan korupsi. “Kinerja KPK harus lebih tajam dan berdampak. Kalau tidak, kepercayaan masyarakat akan hilang!” ujar Novi Nurdiansyah, SE, salah satu perwakilan wartawan.
Ia menambahkan bahwa Pilkada mendatang harus bersih dari politik uang dan kandidat dengan catatan hitam. “Rakyat Jawa Barat tidak butuh pemimpin korup. Kami butuh perubahan nyata!” tambahnya.
Madun Hariyadi, perwakilan DPP Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN-RI), mendukung penuh aksi ini. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi erat antara masyarakat, lembaga hukum, dan organisasi sosial.
“Hanya dengan kekompakan, kita bisa menghentikan para perusak negeri ini. Jika KPK gagal, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan semakin terpuruk,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, salah satu pelapor masih menjalani pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Gedung KPK. Aksi ini menjadi momentum penting bagi KPK untuk membuktikan komitmen mereka dalam memberantas korupsi.
Jawa Barat kini berada di persimpangan: menjadi contoh sukses pemberantasan korupsi atau tenggelam dalam kekecewaan publik yang lebih dalam. “Ini saatnya KPK bertindak atau kehilangan legitimasi. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan,” tutup Anep sebelum meninggalkan lokasi.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi para pejabat korup di Jawa Barat: masyarakat tidak lagi tinggal diam.
Pewarta; Ujs
