Pagar Laut Ilegal di Tanjung Pasir Dibongkar: Tindakan Hukum dan Dampak Bagi Masyarakat Nelayan

- Jurnalis

Minggu, 26 Januari 2025 - 12:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zonapers – Tangerang

Keberadaan pagar laut ilegal di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, akhirnya berakhir setelah tindakan tegas diambil oleh TNI Angkatan Laut. Pagar laut yang didirikan tanpa izin oleh oknum tertentu telah menimbulkan kerugian besar, baik secara hukum, ekonomi, maupun lingkungan. Pada Sabtu (25/01/2025), operasi pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan akses nelayan ke perairan umum.

“Tindakan ini masuk dalam kategori pelanggaran hukum serius karena menguasai perairan publik untuk kepentingan pribadi. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga pelanggaran atas hak masyarakat nelayan,” ujar Komandan Yonmarhanlan III Mayor Marinir Antonius Panglima Etwin.

Kerugian Akibat Pagar Laut Ilegal

  1. Bagi Nelayan:
  • Kerugian Ekonomi: Nelayan kesulitan melaut akibat area perairan yang terbatas. Hasil tangkapan menurun drastis, berdampak pada pendapatan mereka.
  • Pembatasan Hak: Nelayan kehilangan akses ke wilayah laut yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mata pencaharian.
  1. Bagi Lingkungan:
  • Rusaknya Ekosistem Laut: Pagar laut mengganggu pergerakan biota laut, memutus rantai ekosistem, dan mengurangi keberlanjutan sumber daya laut.
  • Potensi Polusi: Struktur pagar dapat menimbulkan limbah yang mencemari perairan, memperburuk kondisi lingkungan.
Baca Juga :  Babinsa Koramil Jila Hadiri Lokakarya Mini Lintas Sektoral, Dukung Penurunan Angka Stunting di Distrik Jila

Keuntungan Pembongkaran Pagar Laut

  1. Pemulihan Hak Nelayan: Nelayan Tanjung Pasir kini kembali bebas mengakses laut untuk mencari ikan, mengembalikan pendapatan mereka yang sempat terpuruk.
  2. Perbaikan Ekosistem: Pembongkaran ini memungkinkan biota laut bergerak bebas, sehingga keseimbangan ekosistem mulai pulih.
  3. Tegaknya Hukum: Tindakan tegas ini menjadi peringatan bagi oknum lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Negara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kepentingan rakyat.
Baca Juga :  Kodim 1710/Mimika Peringati Hari Juang TNI AD Ke-79: Menguatkan Sinergi dengan Rakyat

Meski pagar telah dibongkar, pengawasan lebih ketat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa. Pemerintah daerah juga didorong untuk memberikan pelatihan kepada nelayan terkait pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Pak Maman (50), salah seorang nelayan, merasa lega dengan pembongkaran tersebut. “Sekarang kami bisa melaut tanpa takut diusir atau terhalang pagar. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ungkapnya.

Langkah ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang terdampak. Pemerintah, aparat, dan masyarakat diharapkan bekerja sama untuk menjaga keberlanjutan wilayah perairan sekaligus mencegah konflik di masa depan.

Berita Terkait

KB Negeri 30 Duri Kepa, Sambut Ramadhan 2025
Polda Jabar Luncurkan Program Pekarangan Pangan Lestari ; Wujudkan Kemandirian Pangan Dan Cegah Stunting
Akhirnya Kades Kohod,ASN Resmi Ditahan
LKBPH PWI Banten Resmi Terbentuk, Siap Bantu Seluruh Sengketa Pers Wartawan Banten
Warga Prepedan Rt.08/09 Kamal, Sukseskan Pemilihan RT Baru
Konferprovlub PWI Kepri Tidak Sah, Hendry Ch Bangun: SK yang Digunakan Palsu
HPN 2025 Banjarmasin Bukan Hanya Sekadar Perayaan
Bayar Bayar Bayar !! Lagu Kontroversi Yang Viral
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 26 Februari 2025 - 13:15 WIB

KB Negeri 30 Duri Kepa, Sambut Ramadhan 2025

Selasa, 25 Februari 2025 - 18:52 WIB

Polda Jabar Luncurkan Program Pekarangan Pangan Lestari ; Wujudkan Kemandirian Pangan Dan Cegah Stunting

Selasa, 25 Februari 2025 - 09:26 WIB

Akhirnya Kades Kohod,ASN Resmi Ditahan

Senin, 24 Februari 2025 - 21:17 WIB

LKBPH PWI Banten Resmi Terbentuk, Siap Bantu Seluruh Sengketa Pers Wartawan Banten

Minggu, 23 Februari 2025 - 18:51 WIB

Konferprovlub PWI Kepri Tidak Sah, Hendry Ch Bangun: SK yang Digunakan Palsu

Berita Terbaru

Berita

KB Negeri 30 Duri Kepa, Sambut Ramadhan 2025

Rabu, 26 Feb 2025 - 13:15 WIB

Berita

Akhirnya Kades Kohod,ASN Resmi Ditahan

Selasa, 25 Feb 2025 - 09:26 WIB

Advertise

FH.UK.Atmajaya Buka PKPA, Let’s Joint With Us

Senin, 24 Feb 2025 - 14:04 WIB