Zonapers – Bekasi Kota, 25/12/2024
Musyawarah Daerah (Musda) VII Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bekasi kembali berakhir ricuh dan harus ditunda untuk kedua kalinya. Kericuhan ini dipicu oleh keputusan sepihak Steering Committee (SC) yang mencoret dua kandidat calon ketua tanpa alasan yang jelas dan transparan. Akibatnya, forum Musda berujung pada aksi protes keras dari para pendukung kandidat yang dicoret, bahkan memicu tindakan anarkis yang mencoreng jalannya musyawarah.
Selain itu, pengambilalihan Musda oleh KNPI Jawa Barat dinilai sebagai bentuk intervensi yang tidak dapat dibenarkan. Musda KNPI Kota Bekasi seharusnya menjadi ajang demokrasi yang mandiri dan merepresentasikan suara pemuda Kota Bekasi, bukan malah dijadikan arena tarik-menarik kepentingan oleh pihak luar.
Ketua DPD Pemuda LIRA Kota Bekasi, Alif Nur Muhammad, menyatakan bahwa kekacauan ini adalah potret kegagalan demokrasi di tubuh pemuda Kota Bekasi. Alih-alih menjadi forum yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, Musda kali ini justru dipenuhi oleh praktik-praktik yang merusak esensi demokrasi itu sendiri.
“Penundaan ini adalah bukti nyata gagalnya demokrasi pemuda di Kota Bekasi. Terlalu banyak kepentingan yang bermain di balik layar, sehingga mencederai semangat transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh KNPI,” ujar Alif Nur Muhammad dengan tegas.
Lebih lanjut, Alif juga menyoroti gagalnya mediasi terkait dualisme OKP yang tidak mendapat penyelesaian yang tegas dari Steering Committee. Menurutnya, SC seharusnya mampu memverifikasi dengan objektif dan transparan mengenai keabsahan kepemimpinan dalam setiap organisasi yang terlibat dalam Musda.
“Dalam mediasi terkait dualisme OKP, SC terlihat tidak memiliki ketegasan dan keberanian untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami, DPD Pemuda LIRA Kota Bekasi yang sah, telah membawa dokumen resmi sebagai bukti keabsahan kami. Sementara pihak sebelah hanya membawa SK lama dan cetakan foto kegiatan,” tegas Alif.
DPD Pemuda LIRA Kota Bekasi dengan tegas menyatakan bahwa keabsahan organisasi mereka tidak dapat diperdebatkan dan telah didukung dengan dokumen sah yang diakui secara formal.
Tuntutan DPD Pemuda LIRA Kota Bekasi:
- Musda VII KNPI Kota Bekasi harus berjalan dengan transparan dan adil.
- Steering Committee (SC) harus bersikap netral dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan dualisme OKP.
- Pengambilalihan oleh KNPI Jawa Barat harus dihentikan karena ini adalah hajat pemuda Kota Bekasi yang memiliki kultur dan dinamika tersendiri.
“Kami menuntut agar Musda VII KNPI Kota Bekasi diselenggarakan dengan transparan, adil, dan bebas dari intervensi serta kepentingan kelompok tertentu. Jika situasi ini dibiarkan, maka kredibilitas KNPI Kota Bekasi akan runtuh di mata publik,” tegas Alif Nur Muhammad.
DPD Pemuda LIRA Kota Bekasi menyatakan siap untuk mengawal jalannya Musda hingga tuntas dan memastikan bahwa demokrasi serta integritas organisasi pemuda di Kota Bekasi tetap terjaga.
Pewarta; AP
