Zonapers – Bekasi, 16 Desember 2024
Ratusan Pekerja Harian Lepas (PHL) yang bekerja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, Bantargebang, Kota Bekasi, menggelar aksi protes besar-besaran di depan kantor DPRD Kota Bekasi pada Senin pagi. Mereka menuntut pembayaran gaji yang tertunda selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2024, yang hingga kini belum dibayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
Aksi demo yang dimulai pukul 09.00 WIB ini diikuti sekitar 250 PHL yang merasa hak-haknya telah diabaikan. Dani, koordinator lapangan aksi, dengan tegas mengungkapkan, “Kami bukan hanya menuntut gaji, tapi hak kami yang sudah tertunda. Ini perjuangan hidup kami.”
Setelah hampir tiga jam melakukan unjuk rasa, para demonstran akhirnya diundang masuk untuk berdialog dengan anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda), BPKAD, serta OPD Dinas Lingkungan Hidup. Audiensi yang penuh ketegangan itu menghasilkan kabar gembira bagi para PHL.
Salah satu anggota DPRD, Syarwin Edi Saputra, menyampaikan jaminan bahwa gaji tertunda akan segera dibayarkan. “Kami pastikan, gaji yang tertunda akan dibayarkan bulan ini tanpa adanya potongan,” tegas Syarwin dengan suara lantang, disambut tepuk tangan dan sorak sorai para pekerja yang telah menanti kepastian ini sejak pagi.
Polres Metro Bekasi Kota turut mengerahkan 172 personel untuk menjaga jalannya aksi unjuk rasa. Berkat pengamanan yang solid, situasi tetap kondusif, dan arus lalu lintas di sekitar kantor DPRD tidak terganggu.
Aksi ini menjadi bukti pentingnya perjuangan hak pekerja, khususnya mereka yang bekerja dengan sistem harian yang rawan eksploitasi. Bagi para PHL, meski ini merupakan kemenangan sementara, mereka berharap agar janji yang disampaikan oleh DPRD bisa terealisasi tanpa hambatan.
“Kami bersyukur akhirnya ada kepastian. Sekarang, kami tinggal menunggu pencairan,” ujar salah satu pekerja yang tampak lega, meski masih mengharapkan agar permasalahan serupa tidak terulang di masa depan.
Dengan berakhirnya aksi ini, suara para PHL terdengar jelas. Mereka berhasil mendapatkan perhatian publik dan memastikan hak mereka dihargai. Namun, bagi banyak pekerja harian lainnya, ini hanya menjadi langkah pertama dalam upaya memperjuangkan hak mereka di tingkat lokal.
