Momentum Buka Puasa Bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga panggung penegasan sikap dan peran strategis Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi dan Kesehatan (FSB KIKES) KSBSI dalam membangun kolaborasi konstruktif antara buruh dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Sekretaris Jenderal FSB KIKES KSBSI, Sri Rejeki, S.H., menegaskan bahwa kolaborasi buruh dan Polri merupakan kebutuhan nyata dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat, aman, dan berkeadilan.

“FSB KIKES mewakili pekerja di sektor kimia, industri umum, farmasi, dan kesehatan — sektor-sektor strategis yang menopang kebutuhan dasar masyarakat. Stabilitas keamanan dan kepastian hukum menjadi faktor krusial agar roda produksi dan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujar Sri Rejeki.
Menurutnya, hubungan industrial tidak bisa dipisahkan dari aspek keamanan dan ketertiban. Karena itu, FSB KIKES memandang sinergi dengan Polri sebagai langkah strategis untuk memastikan perjuangan hak-hak pekerja tetap berjalan dalam koridor hukum, tanpa mengganggu stabilitas nasional.
Sri Rejeki juga menyoroti pentingnya pendekatan dialogis dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Ia mengapresiasi pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri yang dinilai sebagai terobosan progresif dalam memandang isu hubungan industrial sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban masyarakat.
“Kami mendorong agar kolaborasi ini diwujudkan melalui dialog rutin, edukasi hukum ketenagakerjaan, serta mekanisme mediasi yang adil dan bermartabat. Aspirasi buruh harus tetap terlindungi, sekaligus dijaga agar penyampaiannya berlangsung tertib dan konstitusional,” tegasnya.
Lebih jauh, FSB KIKES juga menyatakan dukungannya terhadap posisi Polri yang tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang menjamin efektivitas koordinasi, stabilitas nasional, serta kepastian hukum.
Bagi FSB KIKES, kolaborasi bukan berarti mengurangi sikap kritis serikat buruh. Sebaliknya, sinergi yang dibangun di atas prinsip profesionalisme dan keadilan justru akan memperkuat perlindungan pekerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami ingin menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis. Buruh kuat, negara hadir, dan keamanan terjaga — itulah fondasi menuju pembangunan yang berkeadilan,” pungkas Sri Rejeki.
Pewarta: Dedi AF.

































































