zonapers.com,Jakarta.
Indonesia tengah berduka setelah banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra sejak 25 November 2025. Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai bencana besar yang diperparah kerusakan lingkungan ini semestinya sudah ditetapkan sebagai bencana nasional.
Hingga Jumat (5/12), BNPB melaporkan data sementara:
867 orang meninggal,
521 orang hilang,
4.200 orang luka-luka,
serta 849.133 jiwa mengungsi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Koordinator Nasional FWK, Raja Parlindungan Pane, mengatakan bahwa penderitaan para korban tidak boleh dipandang sebagai angka semata.
“Di balik setiap korban terdapat duka yang mendalam. Mereka membutuhkan penanganan darurat super cepat, mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga layanan kesehatan,” tegas Pane.
FWK juga menekankan bahwa pemerintah harus segera merencanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, rumah warga, sekolah, perkantoran, hingga jembatan.
Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia (PKHI) disebut telah menyiapkan 200 hipnoterapis profesional untuk membantu pemulihan psikososial di lokasi pengungsian.
Presiden Prabowo Diharap Bertindak Cepat dan Adil
Menurut Pane, bencana besar ini menjadi ujian ketangkasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam manajemen bencana dan strategi kemanusiaan.
“Negara harus hadir secara nyata. Kita ingin melihat ketegasan Presiden Prabowo dalam memimpin penanganan bencana secara cepat, terukur, dan berkeadilan,” ujar Pane.
Ia menambahkan bahwa alutsista dan peralatan berat milik TNI dan Polri harus dikerahkan tanpa menunggu instruksi panjang apabila dibutuhkan untuk evakuasi dan distribusi bantuan.
Sorotan Tajam: Dugaan Pembalakan Liar Memperparah Banjir
FWK menuding ada dugaan kuat bahwa kerusakan hutan di Pegunungan Bukit Barisan semakin memperparah dampak bencana. Potongan kayu gelondongan ditemukan terseret arus dan menghantam rumah warga serta jembatan.
“Kerusakan hutan tidak boleh dibiarkan. Pemerintah wajib mengusut tuntas dan mengadili siapa pun yang menjadi bagian dari rantai perusakan hutan, baik itu illegal logging maupun deforestasi berizin,” kata Pane.
Ia menegaskan bahwa hingga kini Presiden Prabowo belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dugaan pembalakan liar sebagai faktor pemicu banjir bandang.
FWK: Presien Jangan Kalah dari Mafia Hutan
“Ini saatnya Presiden Prabowo menunjukkan langkah raksasanya. Jangan kalah dari mafia hutan. Generasi muda bangsa ini menanggung akibat jika pemerintah membiarkan kerusakan lingkungan terus terjadi,” ujar Pane menutup pernyataannya.
Redaksi.
