Ima Mahdiah: Saya Kasih Waktu Untuk Disdik Tinjau Oknum Guru Intoleran

- Jurnalis

Jumat, 12 Agustus 2022 - 16:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zonapers.com, JAKARTA – Kelanjutan dari Pemanggilan kepala Dinas Pendidikan (Disdik) oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ima Mahdiah menyatakan, Dinas Pendidikan atau Disdik DKI tengah diberikan tenggat waktu selama seminggu untuk meninjau aksi oknum guru intoleran di sekolah.

Dirinya menyampaikan akan menunggu Disdik untuk menanggapi hal tersebut ini kewenangannya.

“Kita masih nunggu, kita kasih waktu Dinas Pendidikan seminggu ini, laporannya seperti apa,” ungkap anggota DPRD DKI ini yang pernah menjadi staf Ahok.

Kita hitung Waktu seminggu tersebut sejak pemanggilan Disdik oleh Fraksi PDIP DKI ke Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022 lalu. Kejadian ini bermula dari dugaan adanya siswi non-muslim di SMPN 46 Jakarta Selatan yang dipaksa memakai kerudung.

Lanjut Ima usai pemanggilan itu, Disdik langsung mengadakan rapat bersama seluruh kepala sekolah terkait aksi guru intoleran. Beberapa sekolah, kata Ima, membenarkan kejadian tersebut, namun sejumlah sekolah lainnya bungkam.

“Saya sudah cek Dinas Pendidikan jadi ketika siangnya rapat, malamnya mereka langsung rapat ke seluruh kepala sekolah,” kata Ima.

“Dan ketika ada yang memang mereka sampaikan nama gurunya apa kan langsung di-cross check gitu bahwa ada yang mengakui dan ada juga yang tidak menyebutkan. Kita juga harus mengamankan pelapor,” lanjut Ima.

Ima menyebut jika oknum guru intoleran ditemukan, maka akan langsung ditindak dan diberi sanksi. Terlebih apabila oknum guru bersangkutan kedapatan melakukan tindak pidana.

“Kita minta ke semuanya, kalau misalkan ada oknum tersebut sampaikan langsung. Kalau sampai ada tindak pidana itu bisa kita laporkan juga,” ujar dia.

Pasalnya, menurut Ima masih ada sejumlah sekolah yang masih menutupi kejadian intoleransi usai dilakukan cross check ke sejumlah sekolah. Salah satunya, kata dia seperti SMPN 75 Jakarta Barat.

“Itu mereka bukannya membantah tapi mereka menutupi. Makanya saya sampaikan karena ini ditutupi kita sudah satu paketin Kepala Sekolah dan Guru. Karena memang tidak mau ada yang ngaku,”.

Baca Juga :  Brigjen TNI Rano Tilaar, SE Lakukan Kunjungan Kerja Subkogartap 0501/JP Dan Subkogartap 0503/JB

Berita Terkait

Tambang Legal: Sah Secara Administratif, Bermasalah Secara Substantif
Guru Dan Siswa Panik, OPM Serang Sekolah Di YAHUKIMO
FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers
BRI Pasar Minggu Ingatkan Orang Tua: Aktivasi Rekening PIP Adalah Penentu Cairnya Bantuan Pendidikan Siswa
Struktur Polri Bukan Pidato Politik
Polri di Bawah Presiden: Menjaga Desain Negara, Bukan Memperluas Kekuasaan
Tanpa Senjata, Tanpa Darah: Rp9,1 Triliun Uang Rakyat Dirampok Scam- Negara Harus Hadir dan Ikut Mencari Solusi
Satgas Gulbencal Korem 023/KS Respon Cepat Atasi Krisis Air Bersih Pascabencana.

Berita Terkait

Rabu, 4 Februari 2026 - 15:43 WIB

Tambang Legal: Sah Secara Administratif, Bermasalah Secara Substantif

Rabu, 4 Februari 2026 - 07:22 WIB

Guru Dan Siswa Panik, OPM Serang Sekolah Di YAHUKIMO

Selasa, 3 Februari 2026 - 17:36 WIB

FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers

Sabtu, 31 Januari 2026 - 10:46 WIB

BRI Pasar Minggu Ingatkan Orang Tua: Aktivasi Rekening PIP Adalah Penentu Cairnya Bantuan Pendidikan Siswa

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:22 WIB

Polri di Bawah Presiden: Menjaga Desain Negara, Bukan Memperluas Kekuasaan

Berita Terbaru

Berita

Guru Dan Siswa Panik, OPM Serang Sekolah Di YAHUKIMO

Rabu, 4 Feb 2026 - 07:22 WIB