Isyu Reshuffle Kian Berdengung, SNCI Tetap Dukung Kebijakan Jokowi-Ma’ruf

- Jurnalis

Sabtu, 22 Agustus 2020 - 03:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zonapers.com , Jakarta.

Menyikapi wacana reshuffle yang dihembuskan pihak tertentu terkait peningkatan kinerja kabinet saat ini, dipandang layak disikapi serius oleh Pihak Istana. Kinerja beberapa menteri yang terkesan lamban, tidak sejalan dengan visi kerja Presiden, dan juga manuver yang dilakukan menteri yang berambisi maju dalam kontestasi pilpres 2024 menjadikan kinerja kabinet saat ini kurang produktif dan kurang pro rakyat.

Kerja besar versi Jokowi yang bersifat terobosan untuk kepentingan rakyat menjadi lambat direalisasikan yang pada saat bersamaan diperparah dengan munculnya pandemi Covid 19 dengan segala dampaknya. Hal-hal inilah yang membuat kelompok tertentu merasa memiliki panggung untuk menyerang kinerja Presiden. Alasan menyerang kinerja dijadikan tameng untuk sejatinya menyerang personal Jokowi dengan segala kebijakan yang sementara ini merugikan pergerakan mereka.

Dalam rilis Indonesia Police Watch yang sejatinya tidak berkompeten untuk menilai kinerja kabinet, pada sebuah media Online, yang menurut  arti ranahnya mencermati kinerja Kepolisian yang sesuai dengan namanya Indonesia Police Watch ( IPW ).

Neta S. Pane dari IPW menyebut ada 11 – 18 pos menteri yang akan direshuffle. Menurut Neta Jokowi kecewa dengan lemahnya kinerja menteri dari kalangan milenial. Dan menurutnya akan muncul wajah baru stok lama yang akan masuk kabinet.
Menyikapi fenomena tersebut,

Baca Juga :  Turnamen PTMSI 2021 Kota Gunung Sitoli Resmi Berakhir Ini Kata Peserta

inzert : Krissahat Simanungkalit.

Sinergi Nawacita Indonesia melalui Wakil Ketua bidang Sospol Krissahat Simanungkalit menyerukan agar Jokowi kembali melihat dan menelaah lebih dalam saat mereview menteri yang dinilai kurang produktif bekerja dan sekaligus mencermati sungguh sungguh calon penggantinya, Jumat 21/8/20.

Figur yang nampak sukses dalam menggawangi pencalonan Jokowi untuk periode 2 kemarin sejatinya belum tentu sukses menjabat pos yang menyangkut kebijakan publik. Menurut Krissahat beberapa aspek yang wajib dimiliki oleh seorang pejabat publik yang belum tentu dimiliki oleh beberapa menteri milenial tersebut antara lain kedalaman hubungan personal bathin dengan Jokowi , yang berdampak kepada kemampuan menjiwai sekaligus mengimplementasikan keinginan Jokowi, disamping itu kesetiaan yang bersifat militan kepada Jokowi mutlak dimiliki menteri yang akan merealisasikan kebijakan Jokowi sehingga tidak akan memunculkan sikap oportunisme demi kepentingan pribadi, serta tidak kalah penting juga kemampuan intelektual secara filsafatis untuk memudahkan menyikapi spiritualitas kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Elemen-elemen krusial ini sejatinya dipunyai serta dijiwai oleh seluruh individu yang berada di bawah payung Sinergi Nawacita Indonesia (SNCI),” Ujar Krissahat.

Menurut dia, kemampuan individu dan militansi para personil SNCI di bawah komando DR. RM Suryo Atmanto  MBA. MRE. tidak perlu diragukan lagi.

Baca Juga :  Bali, Kembali Di Buka Untuk Dunia Luar

Sejak pencalonan Jokowi saat maju ke pilkada DKI pada 2012 sampai pilpres 2019 lalu SNCI tetap setia bekerja di balik punggung Jokowi.

“Kami terus bekerja secara spartan tak kenal lelah membawa Jokowi sukses sampai periode 2 saat ini, hingga hari ini!,” Jelas Kris.

“Harapan kami Jokowi sukses sebagai Presiden RI dan turun pada 2024 dengan legacy, kami akan memastikan secara gamblang, hal Itulah sebabnya kami sangat menunggu momentum untuk bekerja langsung secara nyata sebagai pembantu Presiden, agar dapat menggawangi  segala kebijakan Jokowi untuk Indonesia tercinta”.
Lebih lanjut dijelaskan Krissahat, berbagai program pro rakyat yang diresmikan langsung oleh DR. RM Suryo Atmanto langsung, pada dasarnya merupakan skala kecil dari implementasi kebijakan Jokowi.

Namun kendala tidak dimilikinya kewenangan sebagaimana layaknya seorang pembantu Presiden, membuat program pro rakyat tersebut tidak tuntas dilaksanakan sebagaimana apabila kewenangan tersebut dimiliki.

“Kita tunggu kearifan seorang Joko Widodo yang tidak dimiliki oleh para pendahulunya,” demikian pungkas Krissahat yang juga Sekjen Pengawal Indonesia Kerja ( PIKA) saat dijumpai wartawan di Jakarta sore ini (21/8).

( Redaksi ).

# Sesuai dengan saduran Asli Krissahat Simanungkalit.

Berita Terkait

Kemenag RI Gelar Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadhan 1447 H Sore Ini
FWK-EVIDENT INSTITUTE, Kerjasama Bidang Penelitian, Mencari Solusi Di Tengah Disrupsi Digital
Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara
Ucapan Selamat HPN Yang Tulus, Meski Tanpa Kehadiran
Perlukah Pelaksanaan Hari Pers Nasional Dialihkan ke Dewan Pers?
FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers
Struktur Polri Bukan Pidato Politik
Ronny F Sompie : Natal Purnawirawan Polri Adalah Sukacita, Iman, dan Silaturahmi Dalam Satu Perayaan

Berita Terkait

Sabtu, 14 Februari 2026 - 08:36 WIB

FWK-EVIDENT INSTITUTE, Kerjasama Bidang Penelitian, Mencari Solusi Di Tengah Disrupsi Digital

Rabu, 11 Februari 2026 - 18:00 WIB

Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara

Selasa, 10 Februari 2026 - 12:56 WIB

Ucapan Selamat HPN Yang Tulus, Meski Tanpa Kehadiran

Selasa, 10 Februari 2026 - 11:38 WIB

Perlukah Pelaksanaan Hari Pers Nasional Dialihkan ke Dewan Pers?

Selasa, 3 Februari 2026 - 17:36 WIB

FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers

Berita Terbaru

Berita

Dedi Dan Polda Jabar Jemput 12 Korban TPPO di Sikka.

Selasa, 24 Feb 2026 - 08:23 WIB

Berita

Polda Jabar Dan KDM Jemput Pekerja Hiburan Di Sikka.

Senin, 23 Feb 2026 - 12:48 WIB