Krissahat : Segera Reshuffle Menteri Yang Tidak Bisa Kerja

- Jurnalis

Kamis, 9 Juli 2020 - 20:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zonapers.com , Jakarta.

Sorotan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, tak lepas dari kinerja menteri yang rendah alias jeblok. Program kerja kementerian yang tidak sejalan dengan visi kerja Jokowi membuat masyara kat mencap kabinet saat ini sebagai lesu darah. Demikian dikatakan Wakil Ketua Divisi Sospol Sinergi Nawacita Indonesia (SNCI) Krissahat Simanungkalit di Jakarta, Kamis 9/7/20.

Menteri yang tidak produktif, dan tidak sejalan dengan Presden dikatakannya justru menjadi pemberat bagi langkah pemerintahan Jokowi khususnya pada saat pandemi Covid19.

“Kita bisa lihat, saat pandemi ini menteri2 tidak all out mendukung percepatan penanganan Covid19 ini. Demikian geramnya sampai Presiden mengatakan akan membubarkan lembaga bahkan reshuffle. Baru mereka tersadar, adamenteri yang membidangi masalah pertanian kok malah bikin kalung anti Korona untuk supaya dibilang menteri tersebut sudah kerja,lucu kan?,” Ujar Krissahat sambil tertawa.

Baca Juga :  Erick Thohir Bersama Wamenaker Di Dampingi Kepala BP2MI Melepaskan 2.686 PMI

” Bukan hanya itu, program Presiden tentang lumbung pangan seluas 1,6juta hektar, saat dicek oleh Jokowi ternyata tidak berprogres sesuai keinginan Presiden dengan mengajukan pemanfaatan lahan hanya seluas 33.000 hektar. Terlalu jauh dari target, sepertinya inilah yang membuat Jokowi memerintahkan kepada Prabowo untuk mengambil alih program tersebut,” Lanjutnya.

“Bayangkan, Menteri Pertahanan diperintahkan Presiden menjalankan program bidang pertanian. Menteri yang keterlaluan namanya dan pembantu presiden yang pola kerjanya seperti itu sebaiknya diganti saja dengan yang lebih produktif,” Imbuhnya.

Namun Krissahat menyadari bahwa semuanya berawal dari sistem dan mekanisme pemilihan menteri yang salah dan sudah terkooptasi kepentingan partai2 pendukung dan relawan2 yang cuma teriak2 bikin riuh.

“Sejatinya Jokowi harus bebas dan punya ruang yang cukup dalam menggunakan haknya untuk mencari figur yang paling pas, Masih banyak sekali pilihan2 yang dilewatkan begitu saja oleh Jokowi karena pengaruh lingkaran dalamnya.” Ungkap Wakadivsospol SNCI itu.

Baca Juga :  Tasikmalaya Buka Lowongan PNS Serta PPPK Sampai TPP Juga Tembus Di Angka 20 Juta

” Nawacita yang sejak 2014 mendukung Jokowi secara militan namun tidak pernah dilirik dan diajak bicara untuk mendapatkan calon menteri yang kapabel dan loyal, hari ini merasa perlu keluar dari sarangnya dan menyerukan kepada Jokowi untuk Segera Lakukan Reshuffle Kabinet, Kami pendukung loyalmu punya banyak stok tenaga ahli serta praktisi ahli di bidangnya masing masing,menyayangkan bila progres pemerintahan hasilnya seperti ini, yang seharusnya tidak boleh terjadi!” Ucap Krisaahat gemas.

” Kami sedang berpikir ke depan ini , untuk melihat efektifitas pelaksanaan 9 Program Nawacita menuju Gerbang Emas, bila tidak dianggap lagi oleh Jokowi, kami berpikir untuk balik kanan mengambil langkah langkah lain secepatnya, tapi saya sangat yakin Jokowi adalah Presiden yang cerdas,” Pungkas Krissahat.

( Redaksi ).

Berita Terkait

Kemenag RI Gelar Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadhan 1447 H Sore Ini
FWK-EVIDENT INSTITUTE, Kerjasama Bidang Penelitian, Mencari Solusi Di Tengah Disrupsi Digital
Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara
Ucapan Selamat HPN Yang Tulus, Meski Tanpa Kehadiran
Perlukah Pelaksanaan Hari Pers Nasional Dialihkan ke Dewan Pers?
FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers
Struktur Polri Bukan Pidato Politik
Ronny F Sompie : Natal Purnawirawan Polri Adalah Sukacita, Iman, dan Silaturahmi Dalam Satu Perayaan

Berita Terkait

Sabtu, 14 Februari 2026 - 08:36 WIB

FWK-EVIDENT INSTITUTE, Kerjasama Bidang Penelitian, Mencari Solusi Di Tengah Disrupsi Digital

Rabu, 11 Februari 2026 - 18:00 WIB

Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara

Selasa, 10 Februari 2026 - 12:56 WIB

Ucapan Selamat HPN Yang Tulus, Meski Tanpa Kehadiran

Selasa, 10 Februari 2026 - 11:38 WIB

Perlukah Pelaksanaan Hari Pers Nasional Dialihkan ke Dewan Pers?

Selasa, 3 Februari 2026 - 17:36 WIB

FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers

Berita Terbaru

Berita

Dedi Dan Polda Jabar Jemput 12 Korban TPPO di Sikka.

Selasa, 24 Feb 2026 - 08:23 WIB

Berita

Polda Jabar Dan KDM Jemput Pekerja Hiburan Di Sikka.

Senin, 23 Feb 2026 - 12:48 WIB