Pegawai Negeri Koq… ( Ada Apa Dengan Tjahyo Kumolo? )

- Jurnalis

Jumat, 10 Juli 2020 - 12:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zonapers.com , Jakarta.

Heran juga melihat kinerja pembantu mas Jokowi akhir akhir ini…

kalau zaman dahulu, jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, selalu di pegang oleh orang orang yang loyalis pada Bangsa dan Negara.

Atau ….
sekurang kurangnya loyal kepada Presiden. Syarat dasar ini menjadi keharusan yang tidak boleh di tawar tawar di zaman Orba.
Zaman itu diberi nama PDLT. Atau singkatan dari ;
Prestasi ,Dedikasi,
Loyalitas dan tanpa tercela.
Hal ini bisa dimengerti Karena Presiden itu pemegang tongkat dirijen simphoni orkestra yang anggotanya para Mentri. Jika salah satu bagian pemegang alat musik itu bolero, maka akan rusak mood dan ritme yang di bangun.

Sehingga loyalitas tinggi itu, menjadi bagian penting dari harmoni dan gerak laju para pengendali Kabinet itu. Dengan demikian, ritme kabinet akan memperkuat irama lagu dan singkrun dengan simphoni yang ada Pada visi misi presiden.

Namun terus terang saya menangkap sesuatu yang aneh. Itu kalau tidak boleh disebut Ganjil ….
Di zaman Pemerintahan mas Jokowi kedua ini, saya menangkap kesan bahwa ;
Banyak Menteri yang masuk angin. Atau kerja angin anginan .
‘Sak Karepe Udel’e Dewe’
Kali ini teropong terarah Ke Kementrian pendaya-gunaan aparatur negara. Kabinet ini justru tidak pernah beres.
Dan di kendalikan oleh orang orang yang tidak jelas juga. Hehehe

Baca Juga :  Benny Rhamdani : Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Taiwan sudah Di Buka

Sampai dengan pejabat Pos ini di gantikan oleh mantan ketua DPP KNPI, juga mantan Mendagri Tjahyo kumolo SH MH.

Terus terang ,semula saya menaruh harapan positip. Sekurang kurang nya Tjahyo Kumolo akan dapat membendung ini , ditubuh pegawai negeri. Karena niatnya mau menguasai pegawai negeri.
Atau ASN untuk kepentingan makar dan merombak dasar negara.

Harus di fahami bahwa: Sejak zaman Mbak Megawati Soekarno Putri sampai SBY, jalur BUMN dan pegawai negeri ini menjadi basis Pertahanan dan ladang sumber pendapatan kelompok Radikal ini.
Khususnya ;
Departemen ke uangan dan BUMN.
Bea cukai,
Telkom dan Perpajakan Bahkan Sekneg , sejak dahulu di pegang para Kadrun , bekas antek Orba.

Baca Juga :  Lanal Simeulue Melalui Posmat Labuhan Bajau Bersama Gerai Lanal Simeulue Dan Tim Gerai Presisi Polres Simeulue Adakan Serbuan Vaksin

Mlempem nya kinerja Mas Tjahyo Kumolo SH MH ini, memang menimbul kan tanda tanya besar.
Ada apa sebenarnya ?!

Mantan ketua KNPI Jateng, itu seharusnya segera melakukan pembersihan begitu diangkat menjadi Mentri Pendayagunaan Aparatur negara.
Kenapa ?!
Karena dia bukan Mentri unyu – unyu. Dia Sekretaris DPP PDIP dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Mentri Dalam Negri.
Tetapi ….
sampai sekarang tidak ada gerakan sama sekali.
Bahkan cenderung tidak perduli terhadap keselamatan bangsa ini .

Lho…..?!
Benar . Dengan membiar kan ASN tidak terkendali tanpa pengawasan.
Bahkan menyimpang dan nggembosi rezim Jokowi.
Itu dapat dibaca bahwa banyak Mentri tidak peduli.
Lalu sebenarnya ,ada apa dengan kabinet ini ?!

Catatan kecil
Senopati DPP PGN
Nuril Arifin FH MBA

Berita Terkait

Kemenag RI Gelar Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadhan 1447 H Sore Ini
FWK-EVIDENT INSTITUTE, Kerjasama Bidang Penelitian, Mencari Solusi Di Tengah Disrupsi Digital
Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara
Ucapan Selamat HPN Yang Tulus, Meski Tanpa Kehadiran
Perlukah Pelaksanaan Hari Pers Nasional Dialihkan ke Dewan Pers?
FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers
Struktur Polri Bukan Pidato Politik
Ronny F Sompie : Natal Purnawirawan Polri Adalah Sukacita, Iman, dan Silaturahmi Dalam Satu Perayaan

Berita Terkait

Sabtu, 14 Februari 2026 - 08:36 WIB

FWK-EVIDENT INSTITUTE, Kerjasama Bidang Penelitian, Mencari Solusi Di Tengah Disrupsi Digital

Rabu, 11 Februari 2026 - 18:00 WIB

Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara

Selasa, 10 Februari 2026 - 12:56 WIB

Ucapan Selamat HPN Yang Tulus, Meski Tanpa Kehadiran

Selasa, 10 Februari 2026 - 11:38 WIB

Perlukah Pelaksanaan Hari Pers Nasional Dialihkan ke Dewan Pers?

Selasa, 3 Februari 2026 - 17:36 WIB

FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers

Berita Terbaru

Berita

Dedi Dan Polda Jabar Jemput 12 Korban TPPO di Sikka.

Selasa, 24 Feb 2026 - 08:23 WIB

Berita

Polda Jabar Dan KDM Jemput Pekerja Hiburan Di Sikka.

Senin, 23 Feb 2026 - 12:48 WIB