Petani Versus PT.MSSP: Problematika Umum Yang Selalu Memihak Yang Kuat

- Jurnalis

Sabtu, 27 Februari 2021 - 02:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zonapers.com, Pekanbaru.

Di Negara kita tercinta ini, nampak masih mengutamakan paradigma bahasa ” Yang kuat dan Berduit yang bakal menang” ini terbukti pada masalah sengketa hak atas tanah di Desa Kerinci Kanan dan Desa Meredan Kabupaten Siak Provinsi Riau, dimana petani yang sejak dahulu kala mengelola perkebunan kelapa Sawit secara turun menurun dan memiliki bukti berkas hak atas tanah mereka yang di tanda tangani oleh instansi pemerintah secara Sah, bisa kalah dengan sebuah Perusahaan yang di pegang orang Kuat dan Berduit,ada apa di Negeri tercinta ini?

Seperti yang di tuturkan oleh tokoh masyarakat, pemilik hak atas tanah yang di wakilkan aspirasinya dibawah naungan kelompok Tani Tunas Jaya yang di motori oleh Baharuddin, ” Permasalahan ini sudah cukup lama,kurang lebih 25 Tahun tak kunjung usai,luar biasa.. Padahal kami hanya menuntut apa yang menjadi hak kami atas tanah tersebut,” Ujar Baharudin kepada awak Media, Sabtu 27/2/21.

Baca Juga :  Pembersihan di Lokasi Pra TMMD ke 112 Kodim 0908/Bontang masih terus dikerjakan
Baharudin ketika menyampaikan problematika sengketa hak atas tanah kepada Gubernur Riau

” Kami berharap, kedatangan kami ke Bareskrim Mabes Polri, ke Ormas Ormas terbesar di Jakarta serta rencananya menghadap Ketua MPR dan Ketua DPR RI,bisa menghasilkan solusi yang bisa menguntungkan kami sebagai petani, ” Kata Bahar ketika di wawancarai.

Seperti yang di ketahui bersama, Kelompok Tani Tunas Jaya ini pernah juga menyurati yang terhormat Presiden RI Ir.Joko Widodo yang akhirnya mengeluarkan statement agar Pihak Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Pusat bisa membantu BPN Provinsi Riau menengahi sengketa tanah tersebut dan akhirnya himbauan tersebut,sangat tidak di tindaki dengan baik,bahkan terlihat di acuhkan oleh oknum oknum di kantor pemerintah Kabupaten Siak dan kantor pemerintah di Provinsi Riau.

Baca Juga :  Laporan IPW Ke KPK Di Respon Wamenkumham

” Jika permohonan kami kepada Ketua MPR dan DPR RI agar membantu solusi atas sengketa Hak atas tanah milik kami tidak berhasil, berarti ada sesuatu yang salah di Pemerintah dan Lembaga Legistatif Negara tercinta ini,” Tutup Baharuddin mengakhiri pembicaraan dengan kru jurnalis di bilangan strategis kota Jakarta.

( Redaksi).

Berita Terkait

FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers
Misteri “Board of Peace” Dibongkar, GREAT Institute: Keputusan Prabowo Di Davos Sudah Benar
Struktur Polri Bukan Pidato Politik
Polri di Bawah Presiden: Menjaga Desain Negara, Bukan Memperluas Kekuasaan
Tanpa Senjata, Tanpa Darah: Rp9,1 Triliun Uang Rakyat Dirampok Scam- Negara Harus Hadir dan Ikut Mencari Solusi
Ronny F Sompie : Natal Purnawirawan Polri Adalah Sukacita, Iman, dan Silaturahmi Dalam Satu Perayaan
Respons Pembina FWK Terhadap Putusan MK Bagi Wartawan: Sedikit Kegembiraan Di Tengah Kecemasan
Presiden Prabowo Tiba Di Tapanuli Utara : Infrastruktur Rakyat Rakyat Tak Boleh Putus

Berita Terkait

Selasa, 3 Februari 2026 - 17:36 WIB

FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers

Sabtu, 31 Januari 2026 - 10:59 WIB

Misteri “Board of Peace” Dibongkar, GREAT Institute: Keputusan Prabowo Di Davos Sudah Benar

Sabtu, 31 Januari 2026 - 10:23 WIB

Struktur Polri Bukan Pidato Politik

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:16 WIB

Tanpa Senjata, Tanpa Darah: Rp9,1 Triliun Uang Rakyat Dirampok Scam- Negara Harus Hadir dan Ikut Mencari Solusi

Selasa, 20 Januari 2026 - 12:39 WIB

Ronny F Sompie : Natal Purnawirawan Polri Adalah Sukacita, Iman, dan Silaturahmi Dalam Satu Perayaan

Berita Terbaru

Berita

Guru Dan Siswa Panik, OPM Serang Sekolah Di YAHUKIMO

Rabu, 4 Feb 2026 - 07:22 WIB

Berita

Struktur Polri Bukan Pidato Politik

Sabtu, 31 Jan 2026 - 10:23 WIB