Petani Versus PT.MSSP: Problematika Umum Yang Selalu Memihak Yang Kuat

- Jurnalis

Sabtu, 27 Februari 2021 - 02:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zonapers.com, Pekanbaru.

Di Negara kita tercinta ini, nampak masih mengutamakan paradigma bahasa ” Yang kuat dan Berduit yang bakal menang” ini terbukti pada masalah sengketa hak atas tanah di Desa Kerinci Kanan dan Desa Meredan Kabupaten Siak Provinsi Riau, dimana petani yang sejak dahulu kala mengelola perkebunan kelapa Sawit secara turun menurun dan memiliki bukti berkas hak atas tanah mereka yang di tanda tangani oleh instansi pemerintah secara Sah, bisa kalah dengan sebuah Perusahaan yang di pegang orang Kuat dan Berduit,ada apa di Negeri tercinta ini?

Seperti yang di tuturkan oleh tokoh masyarakat, pemilik hak atas tanah yang di wakilkan aspirasinya dibawah naungan kelompok Tani Tunas Jaya yang di motori oleh Baharuddin, ” Permasalahan ini sudah cukup lama,kurang lebih 25 Tahun tak kunjung usai,luar biasa.. Padahal kami hanya menuntut apa yang menjadi hak kami atas tanah tersebut,” Ujar Baharudin kepada awak Media, Sabtu 27/2/21.

Baca Juga :  Kapolri : Tindak Lanjut Arahan Presiden RI Jokowi, Jajaran Polri Tanamkan Nilai Tribrata Dan Catur Prasetya Ke Personilnya
Baharudin ketika menyampaikan problematika sengketa hak atas tanah kepada Gubernur Riau

” Kami berharap, kedatangan kami ke Bareskrim Mabes Polri, ke Ormas Ormas terbesar di Jakarta serta rencananya menghadap Ketua MPR dan Ketua DPR RI,bisa menghasilkan solusi yang bisa menguntungkan kami sebagai petani, ” Kata Bahar ketika di wawancarai.

Seperti yang di ketahui bersama, Kelompok Tani Tunas Jaya ini pernah juga menyurati yang terhormat Presiden RI Ir.Joko Widodo yang akhirnya mengeluarkan statement agar Pihak Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Pusat bisa membantu BPN Provinsi Riau menengahi sengketa tanah tersebut dan akhirnya himbauan tersebut,sangat tidak di tindaki dengan baik,bahkan terlihat di acuhkan oleh oknum oknum di kantor pemerintah Kabupaten Siak dan kantor pemerintah di Provinsi Riau.

Baca Juga :  Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam, UMMY Solok Mengirimkan Tiga Perwakilan

” Jika permohonan kami kepada Ketua MPR dan DPR RI agar membantu solusi atas sengketa Hak atas tanah milik kami tidak berhasil, berarti ada sesuatu yang salah di Pemerintah dan Lembaga Legistatif Negara tercinta ini,” Tutup Baharuddin mengakhiri pembicaraan dengan kru jurnalis di bilangan strategis kota Jakarta.

( Redaksi).

Berita Terkait

Ketua LKBPH PWI Pusat, Datangi Polda Metro Jaya Untuk Buat Laporan
Hendry CH Bangun : Penunjukan Plt Ketua PWI Kalbar Di Nilai Ilegal Dan Cacat Hukum
HPN 2025 Di Kalsel Sukses Di Gelar, Presiden Prabowo Di Wakilkan Oleh Menbud
Pembekuan Pengurus PWI DKI Dianggap Sah Oleh PN Jakarta Pusat
Mabes Polri, Polda Metro Jaya, PN Jakpus Bakal Jadi Sejarah Baru Bagi PWI Pusat
Kades Kohod ( Arsin ) Dicari Warga, Ngumpet Dimana Ya?
Sidang Ke 9 Perkara Wartawan Medan Sekeluarga Di Tunda Lagi, Saksi Koptu HB Tidak Hadir
Zainal Helmie, Ketua PWI Kalsel Yang Pandai Mengelola Kompleksitas, HPN 2025 Banjarmasin Menjadi Fenomenal

Berita Terkait

Sabtu, 22 Februari 2025 - 21:42 WIB

Ketua LKBPH PWI Pusat, Datangi Polda Metro Jaya Untuk Buat Laporan

Sabtu, 22 Februari 2025 - 20:45 WIB

Hendry CH Bangun : Penunjukan Plt Ketua PWI Kalbar Di Nilai Ilegal Dan Cacat Hukum

Jumat, 21 Februari 2025 - 18:14 WIB

HPN 2025 Di Kalsel Sukses Di Gelar, Presiden Prabowo Di Wakilkan Oleh Menbud

Kamis, 20 Februari 2025 - 01:03 WIB

Pembekuan Pengurus PWI DKI Dianggap Sah Oleh PN Jakarta Pusat

Selasa, 18 Februari 2025 - 11:11 WIB

Mabes Polri, Polda Metro Jaya, PN Jakpus Bakal Jadi Sejarah Baru Bagi PWI Pusat

Berita Terbaru

Berita

Riau Dalam HPN 2025 Yang Terbelah

Minggu, 23 Feb 2025 - 11:22 WIB

Berita

Wabup Sumedang Buka Aquatic Championship II Kang Fajar Cup

Sabtu, 22 Feb 2025 - 21:54 WIB