zonapers.com, Sulawesi Utara.
Polemik internal melanda Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara (Sulut). Sebanyak 15 Ketua PWI kabupaten/kota dengan tegas menolak Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Sulut yang diberikan kepada Vanny Laupatty. Mereka menyebut SK tersebut abal-abal dan tidak sah.
Ketua PWI Sulut periode 2021-2026, Voucke Lontaan, menegaskan bahwa dirinya masih menjabat hingga 30 Maret 2026 dan penunjukan Plt Ketua PWI Sulut adalah tindakan ilegal.
“Jabatan saya masih sah dan berlaku hingga 2026. Kalau ada yang ingin maju sebagai Ketua PWI Sulut, silakan bertarung secara fair dalam konferensi nanti. Tapi bukan dengan cara-cara ilegal seperti ini!” tegas Voucke.
Bukan Lagi Anggota PWI
Voucke juga mengungkap fakta mengejutkan bahwa Vanny Laupatty sudah lebih dari 10 tahun tidak memperpanjang Kartu Tanda Anggota (KTA) PWI. Berdasarkan aturan organisasi, keanggotaannya otomatis gugur.
“Aneh, seseorang yang bukan lagi anggota PWI tiba-tiba mendapatkan SK sebagai Plt Ketua PWI Sulut. Kami pasti akan menelusuri siapa yang berada di balik ini,” kata Voucke.
Sejumlah Ketua PWI kabupaten/kota, termasuk Patris Babay (Ketua PWI Bolmong Utara), Christian Tangkere (Ketua PWI Minahasa), Terry Wagiu (Ketua PWI Tomohon), dan Tezar (Ketua PWI Bitung), juga menyatakan sikap tegas.
“Kami hanya mengakui Bung Voucke Lontaan sebagai Ketua PWI Sulut yang sah. SK Plt yang dikeluarkan itu tidak memiliki dasar hukum dan tidak bisa kami terima,” ujar Patris Babay.
Dugaan Penyalahgunaan Nama Gubernur
Dalam rapat yang digelar melalui Zoom Meeting, para Ketua PWI kabupaten/kota juga mempertanyakan bagaimana Vanny Laupatty bisa memperoleh SK Plt tersebut. Mereka menduga ada upaya mencatut nama Gubernur Sulut Mayjen (Purn) TNI Yulius Komaling untuk mendapatkan legitimasi.
“Kami menduga ada yang mencatut nama Pak Gubernur untuk kepentingan tertentu. Ini akan kami telusuri lebih lanjut,” ujar Voucke.
PWI Sulut Siap Tempuh Jalur Hukum
PWI Sulut menegaskan akan melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian, karena dianggap sebagai pencemaran nama baik organisasi.
“Kami tetap solid dan kompak. Jangan buang energi untuk sesuatu yang tidak sah. Jika ada pihak yang ingin membuat organisasi sendiri, silakan. Tapi jangan mengacak-acak PWI Sulut!” tegas Ketua PWI Tomohon, Terry Wagiu.
Sementara itu, Sekretaris PWI Sulut Merson Simbolon dan Bendahara PWI Sulut Feybe Lumanau menegaskan bahwa PWI sebagai organisasi profesi akan terus menjaga kemitraan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
“Wartawan harus tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Kami juga telah memastikan sekitar 80% anggota PWI Sulut sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan sebagai bagian dari program organisasi,” kata Merson.
Konflik ini semakin memanas, dan semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh PWI Sulut. Apakah jalur hukum akan ditempuh? Ataukah ada pihak lain yang akan turun tangan untuk menyelesaikan kisruh ini?
(Tim Liputan)
