zonapers.com,Tasikmalaya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat kini mulai menghadapi persoalan baru di lapangan. Bukan soal distribusi makanan, melainkan pengelolaan sampah yang dinilai belum tertata dan minim sosialisasi.
Di sejumlah wilayah Tasikmalaya, tumpukan sisa makanan dan kemasan sekali pakai dari program MBG mulai memunculkan kekhawatiran warga serta para relawan dapur umum. Hingga kini, banyak pelaksana di tingkat bawah mengaku belum mendapatkan petunjuk teknis terkait pengelolaan limbah program tersebut.
“Yang kami terima hanya jadwal distribusi dan menu makanan. Untuk pengelolaan sampah belum ada arahan jelas. Akhirnya sampah dikumpulkan seadanya,” ujar Siti, koordinator dapur MBG di Kecamatan Sukaresik.
Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah sekolah wilayah Kecamatan Ciawi. Tidak adanya SOP membuat pembagian tanggung jawab antara pihak sekolah, katering, dan petugas kebersihan menjadi kabur. Akibatnya, sampah organik dan plastik bercampur lalu dibuang langsung ke TPS umum tanpa proses pemilahan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, program MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat justru dikhawatirkan memunculkan persoalan lingkungan baru.
Pakar lingkungan, Engkus Kusnadi, menilai persoalan sampah seharusnya sudah dipikirkan sejak awal perencanaan program
“Program sebesar MBG menghasilkan volume sampah yang tidak sedikit setiap hari. Kalau tidak ada SOP dan edukasi ke pelaksana, risikonya bisa menjadi masalah lingkungan serius,” ungkapnya saat ditemui di Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, sampah organik dari program MBG sebenarnya memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dengan baik. Limbah makanan bisa diolah menjadi kompos untuk kebun sekolah atau pertanian warga, sementara sampah kemasan dapat diarahkan ke sistem daur ulang.
Hingga saat ini, Badan Gizi Nasional disebut belum mengeluarkan petunjuk teknis rinci mengenai sistem pengelolaan sampah MBG di daerah. Sementara pihak lingkungan hidup setempat mengaku masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya fokus pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebab tanpa sistem pengelolaan yang jelas, program nasional tersebut berpotensi meninggalkan persoalan baru di kemudian hari.
Pewarta : Wira Cakra.
