zonapers.com, Jakarta.
Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyatakan masyarakat pers terus mengawal kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus ini dituntut lebih transparan kepada publik.
“Kejagung wajib menyampaikan perkembangan penanganan kasus MBG kepada masyarakat lebih transparan. Ini hak masyarakat. MBG adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo,”ujar Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane dalam Diskusi Kebangsaan di Jakarta, Rabu (8/7/26).
Hadir dalam diskusi ini, mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 1999-2022 Hendry Ch Bangun, sejumlah pimpinan redaksi media massa dan pendiri FWK, antara lain, M Nasir, Yesayas Oktovianus, Tatang Suherman, Dr. Budi Nugraha serta wartawan senior Didin.
Hendry Bangun, mantan wartawan Kompas menyebut pentingnya Kejagung menyampaikan perkembangan kasus MBG kepada masyarakat. Disebut penting untuk pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran. Pemerintah yang efektif, salah satu prasyarat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 5%.
Dikatakan, masyarakat pers terus memantau, apakah pemerintah serius, sungguh-sungguh dalam melakukan reformasi hukum termasuk dalam pemberantasan korupsi. “Ini kan salah satu bagian penting dari 8 Asta Cita Prabowo-Gibran,”tambah Hendry Bangun.
Berman Nainggolan, Pimred Mitra Politika mengatakan, masyarakat menantikan perkembangan kasus MBG, semua proses hukum harus transparan dan akuntabel.
“Kejagung jangan diam saja, masyarakat menunggu …(informasi hasil kerja Kejagung@Red,”ujar Berman bersemangat.
Tanggal 3 Juni 2026 lalu, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejagung. Ia ditangkap terkait dugaan tindak pidana korupsi dan penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025-2026.
Selain Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga ikut ditangkap dan ditahan.
Wartawan senior Dadang Rachmat dan Herwan Pebriansyah heran, jika sampai saat ini, belum ada informasi mengenai pembekuan harta tersangka kasus dugaan korupsi MBG. Padahal, katanya, ini penting dalam memulihkan kerugian negara sekaligus memberikan efek jera.
Herwan membayangkan, jika pembekuan dan perampasan harta tersangka kasus dugaan korupsi MBG diperlakukan sama dengan kasus-kasus korupsi lainnya, dipamerkan di hadapan publik.
Dikatakan, Presiden Prabowo pun telah beberapa kali hadir dalam acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejagung, dengan nilai mencapai puluhan triliun rupiah.
Herry Sinamarata, Koordinator Bidang Ekonomi FWK menambahkan, upaya pemulihan kerugian negara penting mengingat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester 1 2026 masih sangat besar. Laporan terbaru Kementerian Keuangan menyebut, defisitnya mencapai Rp 196,5 triliun. Atau setara dengan 0,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Redaksi.
