Mengutuk Keras Pengancaman dan Pelanggaran Demokrasi di Pilkada Morowali 2024

- Jurnalis

Kamis, 12 Desember 2024 - 07:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zonapers – Morowali, 11 Desember 2024

Kami dengan tegas mengutuk tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi yang diduga dilakukan oleh pihak pendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada Morowali 2024-2029. Kejadian ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses pemilihan kepala daerah.

Menurut laporan yang diterima, salah satu tim pemenangan Paslon 03, Wazir Muhaemin, menjadi korban ancaman serius yang didiskusikan dalam sebuah grup WhatsApp internal tim pendukung Paslon 01. Dalam percakapan tersebut, ditemukan rencana penculikan terhadap Wazir Muhaemin serta penyebaran data pribadi relawan Paslon 03 berupa KTP melalui media sosial dan grup WhatsApp.

Pelanggaran Hukum yang Terjadi:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):
    Mengatur larangan penyebaran informasi pribadi tanpa izin, termasuk ancaman dalam ruang digital.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP):
    Melindungi hak warga negara atas kerahasiaan data pribadinya. Penyebaran KTP secara sembarangan jelas merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi ini.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
    Ancaman penculikan merupakan tindakan pidana yang dapat dikenai sanksi berat sesuai peraturan hukum yang berlaku.
Baca Juga :  PLN Bagikan Tips Aman Gunakan Listrik Selama Musim Hujan

Dampak pada Tatanan Demokrasi:
Tindakan tersebut mencederai konsep “berpolitik riang gembira” yang digaungkan oleh penyelenggara pemilu. Seharusnya, Pilkada menjadi momen kebersamaan dan kompetisi sehat demi kemajuan daerah, bukan ajang intimidasi dan pelanggaran hukum.

Langkah Hukum yang Diambil:
Wazir Muhaemin telah melaporkan ancaman ini kepada pihak berwajib dengan menyerahkan bukti percakapan dari grup WhatsApp tersebut. Kami berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan ini dengan serius, mengingat ancaman fisik dan pelanggaran privasi adalah pelanggaran berat yang tidak boleh ditoleransi.

Baca Juga :  Satgas Yonarmed 11 Kostrad Berhasil Gagalkan Penyelundupan 960 Kosmetik Ilegal di Perbatasan

Seruan untuk Semua Pihak:

  1. Kepada Penegak Hukum:
    Segera usut tuntas kasus ini dan berikan sanksi tegas kepada pelaku sesuai hukum yang berlaku.
  2. Kepada Penyelenggara Pemilu:
    Perkuat pengawasan dan pastikan proses demokrasi berjalan dengan damai tanpa intimidasi.
  3. Kepada Masyarakat Morowali:
    Jadilah pemilih yang cerdas dan hindari tindakan provokatif yang merusak harmoni di tengah masyarakat.

Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati proses demokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, dan menghindari tindakan yang merusak tatanan sosial serta hukum. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud dengan kejujuran, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak semua pihak.

Penulis; AP

Berita Terkait

Asy-Syatibiiyyah Kunjungi DPRD Sumedang Kenalkan Profesi Sejak Dini.
Pemdes Bawo Ordua Salurkan BLT Tunai Tahap II hingga Desember 2026, Kades Imbau Warga Gunakan untuk Kebutuhan Keluarga
Memprihatinkan! Gedung Puskesdes Desa Makole Rusak Berat dan Tak Difungsikan, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan
Kawal Indonesia Emas 2045, Lemhannas RI Ajak Insan Pers Bangun Jurnalisme Kebangsaan
Majelis Adat Sumedang Larang Tegas Tolak Geotermal Tampomas
FWK Menilai KPK Penakut, Pemerintah Tidak Boleh Anti Kritik
Dugaan Pengeroyokan di Aphrodite Luxury Kafe Pati, Korban Dirawat Dan Sudah Menempuh Jalur Hukum
Jaga Keseimbangan Kerja dan Akhlak, Sekretariat DPRD Sumedang Gelar Taklim Aparatur
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 14:00 WIB

Asy-Syatibiiyyah Kunjungi DPRD Sumedang Kenalkan Profesi Sejak Dini.

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 22:30 WIB

Pemdes Bawo Ordua Salurkan BLT Tunai Tahap II hingga Desember 2026, Kades Imbau Warga Gunakan untuk Kebutuhan Keluarga

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 22:22 WIB

Memprihatinkan! Gedung Puskesdes Desa Makole Rusak Berat dan Tak Difungsikan, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 21:31 WIB

Kawal Indonesia Emas 2045, Lemhannas RI Ajak Insan Pers Bangun Jurnalisme Kebangsaan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:08 WIB

Majelis Adat Sumedang Larang Tegas Tolak Geotermal Tampomas

Berita Terbaru