Mengutuk Keras Pengancaman dan Pelanggaran Demokrasi di Pilkada Morowali 2024

- Jurnalis

Kamis, 12 Desember 2024 - 07:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zonapers – Morowali, 11 Desember 2024

Kami dengan tegas mengutuk tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi yang diduga dilakukan oleh pihak pendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada Morowali 2024-2029. Kejadian ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses pemilihan kepala daerah.

Menurut laporan yang diterima, salah satu tim pemenangan Paslon 03, Wazir Muhaemin, menjadi korban ancaman serius yang didiskusikan dalam sebuah grup WhatsApp internal tim pendukung Paslon 01. Dalam percakapan tersebut, ditemukan rencana penculikan terhadap Wazir Muhaemin serta penyebaran data pribadi relawan Paslon 03 berupa KTP melalui media sosial dan grup WhatsApp.

Pelanggaran Hukum yang Terjadi:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):
    Mengatur larangan penyebaran informasi pribadi tanpa izin, termasuk ancaman dalam ruang digital.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP):
    Melindungi hak warga negara atas kerahasiaan data pribadinya. Penyebaran KTP secara sembarangan jelas merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi ini.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
    Ancaman penculikan merupakan tindakan pidana yang dapat dikenai sanksi berat sesuai peraturan hukum yang berlaku.
Baca Juga :  Polres Metro Jakarta Utara Ungkap Kasus Perampokan Bersenjata di Jalan Tol Akses Tanjung Priok

Dampak pada Tatanan Demokrasi:
Tindakan tersebut mencederai konsep “berpolitik riang gembira” yang digaungkan oleh penyelenggara pemilu. Seharusnya, Pilkada menjadi momen kebersamaan dan kompetisi sehat demi kemajuan daerah, bukan ajang intimidasi dan pelanggaran hukum.

Langkah Hukum yang Diambil:
Wazir Muhaemin telah melaporkan ancaman ini kepada pihak berwajib dengan menyerahkan bukti percakapan dari grup WhatsApp tersebut. Kami berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan ini dengan serius, mengingat ancaman fisik dan pelanggaran privasi adalah pelanggaran berat yang tidak boleh ditoleransi.

Baca Juga :  Polsek Koja Gelar Operasi Malam Cegah Tawuran dan Kriminalitas di Jakarta Utara

Seruan untuk Semua Pihak:

  1. Kepada Penegak Hukum:
    Segera usut tuntas kasus ini dan berikan sanksi tegas kepada pelaku sesuai hukum yang berlaku.
  2. Kepada Penyelenggara Pemilu:
    Perkuat pengawasan dan pastikan proses demokrasi berjalan dengan damai tanpa intimidasi.
  3. Kepada Masyarakat Morowali:
    Jadilah pemilih yang cerdas dan hindari tindakan provokatif yang merusak harmoni di tengah masyarakat.

Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati proses demokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, dan menghindari tindakan yang merusak tatanan sosial serta hukum. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud dengan kejujuran, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak semua pihak.

Penulis; AP

Berita Terkait

Polda Jabar Imbau Masyarakat Tak Terpengaruh Ajakan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, 27 Agustus 2026
Aliansi Buruh Jawa Barat Nyatakan Tidak Gelar Aksi pada 27–28 Agustus 2026
Danrem 023/KS Tutup Secara Resmi Karya Bakti TNI AD Untuk Rakyat di Kepulauan Nias,”Tinggalkan Manfaat Bagi Masyarakat”.
Ketua Umum FRIC Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset: “Sita Aset Koruptor, Kembalikan untuk Rakyat”
FWK Ingatkan Negara Jangan Jadikan Bank Alat Represif terhadap Warga
Antisipasi Karhutla Saat Kemarau, Kapolda Jabar Ingatkan Pendaki
Sekjen DPP FRIC H.Deden Hardening, Ingatkan Pelajar,Jangan Mudah Terprovokasi Ajakan Unjuk Rasa.
Tegaskan Bahaya Karhutla, Polda Jabar Minta Masyarakat Stop Membuat Pemicu Api
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 16:30 WIB

Polda Jabar Imbau Masyarakat Tak Terpengaruh Ajakan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, 27 Agustus 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 - 16:13 WIB

Aliansi Buruh Jawa Barat Nyatakan Tidak Gelar Aksi pada 27–28 Agustus 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 - 15:42 WIB

Danrem 023/KS Tutup Secara Resmi Karya Bakti TNI AD Untuk Rakyat di Kepulauan Nias,”Tinggalkan Manfaat Bagi Masyarakat”.

Kamis, 27 Agustus 2026 - 13:25 WIB

Ketua Umum FRIC Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset: “Sita Aset Koruptor, Kembalikan untuk Rakyat”

Kamis, 27 Agustus 2026 - 08:31 WIB

FWK Ingatkan Negara Jangan Jadikan Bank Alat Represif terhadap Warga

Berita Terbaru