OPM Klaim Bertanggung Jawab Atas Penembakan Rombongan Kapolda Papua Tengah di Nabire

- Jurnalis

Minggu, 19 Oktober 2025 - 19:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam laporan yang disampaikan oleh Komandan Batalion D Dulla, Aibon Kogoya, kepada Markas Pusat OPM Kodap VIII Intan Jaya, disebutkan bahwa insiden tersebut mengakibatkan kendaraan aparat mengalami kerusakan dan empat orang dikabarkan luka tembak.

OPM juga mengaku melakukan penembakan terhadap sebuah kendaraan sipil di lokasi yang sama. Kelompok tersebut menilai bahwa para korban melanggar perintah mereka terkait prosedur keamanan di wilayah konflik.

“Kami sudah berulang kali mengimbau agar seluruh kendaraan yang melintas di jalan Trans Nabire membuka kaca mobil dan helm, terutama bagi orang asli Papua. Mereka yang tidak mematuhi dianggap agen intelijen pemerintah Indonesia,” demikian bunyi pernyataan dalam siaran pers yang ditandatangani oleh Juru Bicara OPM Sebby Sambom.

Ancaman terhadap Aparat dan Pihak yang Bekerja Sama dengan Pemerintah

Baca Juga :  Wahyu Indarto, Kalapas Pemuda Tangerang, Layak Di Jadikan Tauladan

Dalam pernyataannya, kelompok yang menamakan diri sebagai OPM (Organisasi Papua Merdeka) itu menegaskan bahwa serangan di Nabire merupakan bagian dari “perang kemerdekaan” untuk merebut kembali wilayah Papua dari kekuasaan Indonesia.

TPNPB juga mengeluarkan ancaman keras terhadap sejumlah pejabat daerah dan pihak yang disebut terlibat dalam investasi sumber daya alam, termasuk proyek Blok B Wabu di Intan Jaya. Mereka menyatakan siap melakukan tindakan bersenjata terhadap pihak yang dianggap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Selain itu, OPM menuding aparat militer dan kepolisian Indonesia melakukan kekerasan terhadap masyarakat Papua, serta menyerukan agar orang Papua yang bertugas sebagai aparat “segera meninggalkan institusi negara”.

Baca Juga :  Sindikat Pinjol Di Grebek Polisi

Pasukan Siaga dan Imbauan untuk Warga

Dalam siaran pers tersebut, kelompok bersenjata ini mengklaim memiliki lebih dari 1.300 personel yang tersebar di Nabire, Manokwari, dan Waropen. Mereka menyebut siap melancarkan serangan terhadap siapa pun yang dianggap mengancam perjuangan mereka.

OPM juga mengimbau warga Papua untuk mengikuti instruksi keamanan yang mereka tetapkan, seperti membuka kaca mobil dan melepas helm saat melintasi jalan Trans Nabire, guna menghindari salah sasaran.

Siaran pers ini ditandatangani oleh jajaran pimpinan pusat Komando Nasional TPNPB-OPM, yaitu:

Goliat Tabuni, Mengaku Panglima Tinggi OPM

Melkisedek Awom, Mengaku sebagai Wakil Panglima OPM

Terianus Satto, Kepala Staf Umum

Lekagak Telenggen, Komandan Operasi Umum

Pihak Kepolisian Daerah Papua Tengah sendiri hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi terkait klaim yang disampaikan TPNPB tersebut.

# Dari berbagai Narasumber.

Redaksi.

Berita Terkait

Polda Jabar Imbau Masyarakat Tak Terpengaruh Ajakan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, 27 Agustus 2026
Aliansi Buruh Jawa Barat Nyatakan Tidak Gelar Aksi pada 27–28 Agustus 2026
Danrem 023/KS Tutup Secara Resmi Karya Bakti TNI AD Untuk Rakyat di Kepulauan Nias,”Tinggalkan Manfaat Bagi Masyarakat”.
Ketua Umum FRIC Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset: “Sita Aset Koruptor, Kembalikan untuk Rakyat”
FWK Ingatkan Negara Jangan Jadikan Bank Alat Represif terhadap Warga
Antisipasi Karhutla Saat Kemarau, Kapolda Jabar Ingatkan Pendaki
Sekjen DPP FRIC H.Deden Hardening, Ingatkan Pelajar,Jangan Mudah Terprovokasi Ajakan Unjuk Rasa.
Tegaskan Bahaya Karhutla, Polda Jabar Minta Masyarakat Stop Membuat Pemicu Api

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 16:30 WIB

Polda Jabar Imbau Masyarakat Tak Terpengaruh Ajakan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, 27 Agustus 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 - 16:13 WIB

Aliansi Buruh Jawa Barat Nyatakan Tidak Gelar Aksi pada 27–28 Agustus 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 - 15:42 WIB

Danrem 023/KS Tutup Secara Resmi Karya Bakti TNI AD Untuk Rakyat di Kepulauan Nias,”Tinggalkan Manfaat Bagi Masyarakat”.

Kamis, 27 Agustus 2026 - 13:25 WIB

Ketua Umum FRIC Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset: “Sita Aset Koruptor, Kembalikan untuk Rakyat”

Kamis, 27 Agustus 2026 - 08:31 WIB

FWK Ingatkan Negara Jangan Jadikan Bank Alat Represif terhadap Warga

Berita Terbaru