PERKAHI Audiensi ke Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta: Dorong Penguatan Perlindungan Hukum untuk Masyarakat

- Jurnalis

Selasa, 9 September 2025 - 07:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perserikatan Ahli Hukum Indonesia (PERKAHI) melakukan audiensi strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, dalam rangka membahas penguatan tata kelola hukum serta perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pengawas PERKAHI Dr. Ronny F. Sompie, SH., MH., Sekretaris Dewan Pengawas Assoc. Prof. Dr. Suhardi Soemomoeljono, SH., MH., Sekretaris Jenderal PERKAHI Dr. David Khan, SH., MH., serta Mega Perkasa, SH., MH.

Dalam audiensi ini, Dr. Ronny F. Sompie menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang berkomitmen memperkuat tata kelola Kurator Pemerintah dan Swasta, khususnya dalam memberikan perlindungan atas hak-hak keperdataan warga negara yang membutuhkan bantuan hukum di tengah kompleksitas permasalahan hukum perdata saat ini.

Baca Juga :  Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit, Kasad Serahkan 20 Unit Rumdis Ke Kodim 1414/Tator

“Perlindungan keperdataan masyarakat harus menjadi prioritas, dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan kurator swasta sangat penting agar hak-hak masyarakat benar-benar terlindungi,” ujar Ronny Sompie.

Dorongan untuk Penguatan Posbakum di Seluruh Indonesia

Tak hanya membahas tata kelola kurator, audiensi juga menyoroti pentingnya peningkatan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang menjadi bagian dari pembinaan Kanwil Kemenkumham di tingkat desa dan kelurahan se-Indonesia.

Walau diakui bahwa alokasi APBN untuk layanan ini masih relatif terbatas, namun Ronny F. Sompie menekankan bahwa kemitraan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang resmi dan terdaftar dapat menjadi solusi efektif dalam memperkuat layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang. Dengan kolaborasi yang tepat, Posbakum bisa tetap hadir sebagai garda terdepan dalam pemenuhan akses keadilan dan perlindungan HAM,” tambahnya.

Komitmen Bersama untuk Akses Keadilan

Baca Juga :  FWK,Santun Berbahasa adalah Pilar Menjaga Persatuan Bangsa

Audiensi ini menjadi langkah nyata PERKAHI dalam memperkuat sinergi dengan institusi pemerintah demi membangun sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan.

PERKAHI berkomitmen terus mendorong profesionalisme para ahli hukum Indonesia agar senantiasa berpihak pada nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, terutama dalam mendampingi masyarakat yang termarginalkan secara hukum.

Redaksi.

Berita Terkait

Polda Jabar Imbau Masyarakat Tak Terpengaruh Ajakan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, 27 Agustus 2026
Aliansi Buruh Jawa Barat Nyatakan Tidak Gelar Aksi pada 27–28 Agustus 2026
Danrem 023/KS Tutup Secara Resmi Karya Bakti TNI AD Untuk Rakyat di Kepulauan Nias,”Tinggalkan Manfaat Bagi Masyarakat”.
Ketua Umum FRIC Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset: “Sita Aset Koruptor, Kembalikan untuk Rakyat”
FWK Ingatkan Negara Jangan Jadikan Bank Alat Represif terhadap Warga
Antisipasi Karhutla Saat Kemarau, Kapolda Jabar Ingatkan Pendaki
Sekjen DPP FRIC H.Deden Hardening, Ingatkan Pelajar,Jangan Mudah Terprovokasi Ajakan Unjuk Rasa.
Tegaskan Bahaya Karhutla, Polda Jabar Minta Masyarakat Stop Membuat Pemicu Api

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 16:30 WIB

Polda Jabar Imbau Masyarakat Tak Terpengaruh Ajakan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, 27 Agustus 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 - 16:13 WIB

Aliansi Buruh Jawa Barat Nyatakan Tidak Gelar Aksi pada 27–28 Agustus 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 - 15:42 WIB

Danrem 023/KS Tutup Secara Resmi Karya Bakti TNI AD Untuk Rakyat di Kepulauan Nias,”Tinggalkan Manfaat Bagi Masyarakat”.

Kamis, 27 Agustus 2026 - 13:25 WIB

Ketua Umum FRIC Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset: “Sita Aset Koruptor, Kembalikan untuk Rakyat”

Kamis, 27 Agustus 2026 - 08:31 WIB

FWK Ingatkan Negara Jangan Jadikan Bank Alat Represif terhadap Warga

Berita Terbaru