PERKAHI Audiensi ke Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta: Dorong Penguatan Perlindungan Hukum untuk Masyarakat

- Jurnalis

Selasa, 9 September 2025 - 07:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perserikatan Ahli Hukum Indonesia (PERKAHI) melakukan audiensi strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, dalam rangka membahas penguatan tata kelola hukum serta perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pengawas PERKAHI Dr. Ronny F. Sompie, SH., MH., Sekretaris Dewan Pengawas Assoc. Prof. Dr. Suhardi Soemomoeljono, SH., MH., Sekretaris Jenderal PERKAHI Dr. David Khan, SH., MH., serta Mega Perkasa, SH., MH.

Dalam audiensi ini, Dr. Ronny F. Sompie menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang berkomitmen memperkuat tata kelola Kurator Pemerintah dan Swasta, khususnya dalam memberikan perlindungan atas hak-hak keperdataan warga negara yang membutuhkan bantuan hukum di tengah kompleksitas permasalahan hukum perdata saat ini.

Baca Juga :  15 Ketua PWI Kab/Kota Tolak SK Plt Ketua PWI Sulut: "Abal-Abal dan Tidak Sah!"

“Perlindungan keperdataan masyarakat harus menjadi prioritas, dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan kurator swasta sangat penting agar hak-hak masyarakat benar-benar terlindungi,” ujar Ronny Sompie.

Dorongan untuk Penguatan Posbakum di Seluruh Indonesia

Tak hanya membahas tata kelola kurator, audiensi juga menyoroti pentingnya peningkatan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang menjadi bagian dari pembinaan Kanwil Kemenkumham di tingkat desa dan kelurahan se-Indonesia.

Walau diakui bahwa alokasi APBN untuk layanan ini masih relatif terbatas, namun Ronny F. Sompie menekankan bahwa kemitraan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang resmi dan terdaftar dapat menjadi solusi efektif dalam memperkuat layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang. Dengan kolaborasi yang tepat, Posbakum bisa tetap hadir sebagai garda terdepan dalam pemenuhan akses keadilan dan perlindungan HAM,” tambahnya.

Komitmen Bersama untuk Akses Keadilan

Baca Juga :  Kapolres Metro Jakarta Utara Gelar Subuh Keliling di Masjid At-Taubah Koja

Audiensi ini menjadi langkah nyata PERKAHI dalam memperkuat sinergi dengan institusi pemerintah demi membangun sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan.

PERKAHI berkomitmen terus mendorong profesionalisme para ahli hukum Indonesia agar senantiasa berpihak pada nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, terutama dalam mendampingi masyarakat yang termarginalkan secara hukum.

Redaksi.

Berita Terkait

Asy-Syatibiiyyah Kunjungi DPRD Sumedang Kenalkan Profesi Sejak Dini.
Pemdes Bawo Ordua Salurkan BLT Tunai Tahap II hingga Desember 2026, Kades Imbau Warga Gunakan untuk Kebutuhan Keluarga
Memprihatinkan! Gedung Puskesdes Desa Makole Rusak Berat dan Tak Difungsikan, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan
Kawal Indonesia Emas 2045, Lemhannas RI Ajak Insan Pers Bangun Jurnalisme Kebangsaan
Majelis Adat Sumedang Larang Tegas Tolak Geotermal Tampomas
FWK Menilai KPK Penakut, Pemerintah Tidak Boleh Anti Kritik
Dugaan Pengeroyokan di Aphrodite Luxury Kafe Pati, Korban Dirawat Dan Sudah Menempuh Jalur Hukum
Jaga Keseimbangan Kerja dan Akhlak, Sekretariat DPRD Sumedang Gelar Taklim Aparatur

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 14:00 WIB

Asy-Syatibiiyyah Kunjungi DPRD Sumedang Kenalkan Profesi Sejak Dini.

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 22:30 WIB

Pemdes Bawo Ordua Salurkan BLT Tunai Tahap II hingga Desember 2026, Kades Imbau Warga Gunakan untuk Kebutuhan Keluarga

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 22:22 WIB

Memprihatinkan! Gedung Puskesdes Desa Makole Rusak Berat dan Tak Difungsikan, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 21:31 WIB

Kawal Indonesia Emas 2045, Lemhannas RI Ajak Insan Pers Bangun Jurnalisme Kebangsaan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:08 WIB

Majelis Adat Sumedang Larang Tegas Tolak Geotermal Tampomas

Berita Terbaru