Seminar Penyelesaian Sengketa Tanah Di Luar Pengadilan Oleh BPN

- Jurnalis

Selasa, 12 Juli 2022 - 17:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zonapers.com, SERANG – Seminar tentang permasalahan sengketa tanah yang marak terjadi selama ini dan sampai sekarang masih banyak permasalahan sengketa tanah yang masih ngambang atau belum terselesaikan secara tuntas, dilaksanakan di Ballroom Ratu Hotel Serang Banten, selasa (12/7/22).

Seminar hari ini yang seharusnya di hadiri oleh Menteri ATR/BPN Marsekal purn Hadi sebagai Keynote Speake namun berhalangan datang dan di wakilkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sunraizal.

Persengketaan tanah yang terjadi diberbagai daerah di tanah air lebih baik diproses di luar pengadilan melalui mediasi dan musyawarah untuk mencari kemupakatan agar kedua belah pihak yang bersengketa  tidak dirugikan.

“Konsep kemufakatan dan musyawarah adalah prinsip Pancasila yang tertuang

dalam sila ke empat,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sunraizal dalam “Seminar Penyelesaian Sengketa Tanah di Luar Pengadilan” di Ratu Hotel Serang, Selasa.

Menurut Sunraizal, saat ini, kasus sengketa tanah yang terjadi di masyarakat, karena adanya para mafia dan oknum sehingga ada  sertifikat kepemilikan ganda.

Penyelesaian persengketaan tanah dinilai lebih efektif diproses di luar pengadilan dibandingkan melalui pengadilan.

Baca Juga :  Menteri ATR BPN Marsekal Hadi : Saya Tidak Takut Mafia Tanah Manapun!

Persengketaan  tanah melalui pengadilan itu memakan waktu cukup panjang juga mengeluarkan biaya sangat besar.

Bahkan, proses persengketaan tanah di pengadilan salah satu di antaranya ada yang dirugikan.

Selain itu juga kasus persengketaan tanah melalui jalur pengadilan belum tuntas hingga kini mencapai 9.000 perkara  belum diselesaikan.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini ATR/BPN mengajak masyarakat yang bersengketa tanah lebih baik diselesaikan di luar pengadilan.

“Kami meyakini kasus sengketa tanah dengan mediasi, musyawarah  dapat menyelesaikan masalah dan bermanfaat serta menguntungkan kedua belah pihak,” katanya.

Pembicara lainya dalam seminar itu, Bahrul Ilmu Yakup mengatakan untuk menyelesaikan sengketa tanah bisa diproses secara hukum melalui pengadilan dengan pidana maupun perdata.

Namun, proses hukum melalui pengadilan tentu memakan waktu panjang dan jika kalah dalam sengketa tanah tersebut bisa mengajukan Peninjauan Kembali ( PK).

Persoalan itu dipastikan waktu panjang dan jika kalah dalam sengketa itu bisa dipidana dan gugatan kerugian.

Sebetulnya, kata dia, penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan oleh ATR/BPN, karena menjadi kewenangannya.

“Kami mendukung penyelesaian tanah itu di luar pengadilan, namun beresiko terhadap pejabat BPN sendiri yang menerbitkan sertifikat,” katanya.

Baca Juga :  Sengketa Lahan Di Kaki Gunung Cakra Buana

Sementara itu,, Brigjen (Purn) Junior Tumilaar mengatakan pada prinsipnya penyelesaian tanah di masyarakat baiknya diproses di luar pengadilan sehingga tidak merugikan pihak yang  bersengketa.

Permasalahan saat ini juga persengketaan tanah kerapkali terjadi antara masyarakat dan pengembang hingga berujung  melalui pengadilan.

Penyelesaian tanah, kata dia, sebetulnya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Apalagi, di tingkat pemerintah daerah terdapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopinda), sehingga bisa menyelesaikan sengketa tanah dengan musyawarah dan mufakat.

Selama ini, kata dia, Forkopinda  belum mampu menyelesaikan masalah jika terdapat sengketa tanah, sehingga menimbulkan konflik sosial.

“Padahal, penyelesaian masalah sengketa tanah lebih efektif diproses di luar pengadilan dengan mediasi  untuk musyawarah dan mufakat sesuai  Pancasila.”ujarnya lagi.

“Kita masyarakat yang memiliki agama tentu penyelesaian sengketa tanah dengan akhlak dan nilai-nilai Pancasila dipastikan bisa selesai,” pungkas Junior Tumilaar.

Adapun yang hadir dalam seminar tersebut sebagian besar adalah yang memiliki sebidang tanah dan bersengketa dengan korporasi.

 

 

Berita Terkait

Prajurit Yonmarhanlan III Jaga Keamanan dan Pengamanan Kapal Perang Australia HMAS
Babinsa Kuala Kencana Dampingi Tim Kemenkes Tangani Penyakit Kaki Gajah di Mimika
Jakarta Utara Gelar Doa Lintas Agama, Wujudkan Pilkada Damai 2024
Jawa Barat Darurat Korupsi: Aktivis dan Wartawan Serbu KPK, Desak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bupati
Kehangatan “Ngopi Kamtibmas” Bersama Kapolres Metro Jakarta Utara dan Warga RW 10 Ancol
Kanit Reskrim Polsek Koja Amankan Dua Remaja yang Jadi Admin Akun Tawuran di Medsos Instagram
Kapolsek Koja Gelar Program “Ngopi Kamtibmas” untuk Jaga Kondusivitas Wilayah
Prajurit Yonmarhanlan III Gelar Aksi Jumat Berkah untuk Warga Jakarta Utara

Berita Terkait

Minggu, 24 November 2024 - 08:02 WIB

Prajurit Yonmarhanlan III Jaga Keamanan dan Pengamanan Kapal Perang Australia HMAS

Minggu, 24 November 2024 - 07:33 WIB

Babinsa Kuala Kencana Dampingi Tim Kemenkes Tangani Penyakit Kaki Gajah di Mimika

Minggu, 24 November 2024 - 05:22 WIB

Jakarta Utara Gelar Doa Lintas Agama, Wujudkan Pilkada Damai 2024

Sabtu, 23 November 2024 - 20:12 WIB

Jawa Barat Darurat Korupsi: Aktivis dan Wartawan Serbu KPK, Desak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bupati

Sabtu, 23 November 2024 - 17:53 WIB

Kehangatan “Ngopi Kamtibmas” Bersama Kapolres Metro Jakarta Utara dan Warga RW 10 Ancol

Berita Terbaru