Zonapers – Kab. Bekasi, 14 Januari 2025
Konflik terkait kepemilikan tanah di Kampung Ceger kembali memanas setelah audiensi yang digelar di Kantor Desa Segarajaya, Selasa (14/1/2025), berakhir tanpa solusi konkret. Kepala Desa Segarajaya, H. Rosyid, kembali tidak hadir dalam pertemuan yang melibatkan perangkat desa, penasehat hukum warga, dan perwakilan hukum desa.
Audiensi yang dimulai pukul 10.00 WIB dihadiri oleh perwakilan hukum Desa Segarajaya, Rakhman Permana, SH., didampingi Wakil Kepala Desa Rinan Sagita dan Kaur Pemerintahan Jalil Muchtar. Selain itu, hadir juga Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai saksi. Penasehat hukum warga Kampung Ceger, Muhammad Fadhil, SH. meminta klarifikasi terkait data kepemilikan tanah dan keabsahan dokumen yang dimiliki pihak desa.
“Kami meminta klarifikasi atas data yang dimiliki Desa Tarumajaya, termasuk tanda tangan Wakil Kepala Desa Rinan Sagita, yang diduga terlibat dalam sejarah kepemilikan tanah ini,” ujar Fadhil.
Dalam audiensi tersebut, Rinan Sagita enggan memberikan pernyataan tegas mengenai keterlibatannya sebagai saksi sejarah atas tanah di Kampung Ceger. Ketidakjelasan ini memicu ketegangan, terutama ketika Asuan, ahli waris tanah, menegaskan perjalanan sejarah tanah yang menurutnya sering kali mengalami ketidakadilan.
“Sebagai salah satu pelaku sejarah, Wakil Kepala Desa seharusnya jujur dan transparan dalam memberikan keterangan. Tanah ini adalah hak kami yang telah diwariskan dari orang tua,” tegas Asuan.
Rakhman Permana, SH., perwakilan hukum Desa Segarajaya, menyatakan bahwa desa tetap berpihak kepada warga Kampung Ceger. “Kami mendukung keadilan dengan mempertahankan dokumen AJB (Akta Jual Beli) yang ada hingga masalah ini selesai. Tidak ada upaya perubahan data tanpa proses hukum yang sah,” jelasnya.
Namun, pernyataan tersebut tidak memuaskan warga yang merasa perwakilan desa hanya memberikan janji tanpa tindakan nyata. Terlebih lagi ada sejumlah uang yang diduga telah diberikan kepada perangkat desa untuk kepengurusan Adminitrasi pembuatan Sertifikat Tanah, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan atas penyelesaian Sertifikat tersebut.
Audiensi berakhir dengan kekecewaan warga, terlepas dari sejumlah uang dan khususnya Rinan Sagita yang memilih bungkam mengenai klaim tanda tangan dan keterlibatannya dalam masalah tersebut.
Di akhir pertemuan, penasehat hukum warga menegaskan akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi. “Kami akan melanjutkan langkah hukum ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan, jika perlu, mengajukan pengaduan resmi ke DPRD atau DPR-RI,” tegas M. Fadhil.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, setiap klaim kepemilikan tanah harus didukung bukti otentik yang sah dan diakui negara. Jika terbukti terdapat unsur pelanggaran hukum, kasus ini dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh keadilan.
Kasus sengketa tanah ini mencerminkan urgensi transparansi dan tanggung jawab perangkat desa dalam melindungi hak-hak masyarakat. Warga Kampung Ceger berharap proses hukum dapat segera memberikan kejelasan dan keadilan.
