Organda Sumedang Redam Gejolak Mogok Angkot Dampak Naiknya BBM

- Jurnalis

Selasa, 13 September 2022 - 02:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zonapers.com, SUMEDANG – Dampak pemerintah menaikan harga BBM, gejolak di masyarakat terjadi dimana mana, terkecuali di Kabupaten Sumedang yang memunyai Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) yang sigap perhatian terhadap penumpangnya begitu terjadi kenaikan BBM lansung mengajak pengurus jalur untuk melakukan tindakan penyesuaian tarif dilapangan sehingga tidak berdampak bagi yang naik angkutan, sambil menunggu regulasi resmi berdasarkan perbup tentang tarif angkutan umum tahun 2013. Dikatakan Sekertaris Organda Kabupaten Sumedang Yudi Gumelar lewat WA. Sabtu (10/9/22).

Yudi menyampaikan bahwa tarif sementara, sampai menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Untuk umum tarif awal 3000 tarif baru 4000, untuk pelajar tarif awal 2500 tarif baru 3000 dan ini semuanya bersifat sementara dan bisa berubah dan binaan organda sumedang punya berdasarkan database 2021 sebanyak 1967 kendaraan angkot angdes, 2435 pengusaha dan 2614 pengemudi. Katanya.

Baca Juga :  Kapolres Metro Jakarta Utara Pastikan Keamanan Natal di Gereja St. Yohanes Bosco

Hari Jumat kemarin telah rapat bersama dinas perhubungan dan polres untuk membuat rancangan draft perbup agar pada saat konsideraan dari pusat keluar sumedang sudah siap. Katanya.

Lebih lanjut Yudi berharap pemerintah daerah kedepan harus cepat tanggap pada saat menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut hajat hidup org banyak.. saat ini kenaikan BBM dampaknya tentu luas salah satunya ke sektor transportasi. jangan statis menunggu kebijakan lain karena kearifan lokal untuk sementara bisa dijalankan selama membawa kebaikan untuk semua.

Baca Juga :  Antisipasi Dampak Kenaikan BBM Bersubsidi, Polres Sumedang Laksanakan Monitoring Di Setiap SPBU Di Sumedang

Masih beruntung Dishub cepat tanggap mengundang kami untuk duduk bersama. sementara komisi IV DPRD yang membidangi transportasi kenapa diam saja. Harusnya mereka proaktif jangan menunggu kami bereaksi karena ini soal isu dan kebijakan nasional. Masa mereka tidak tahu? Masa mereka pura-pura tidak tahu? Atau memang kurang paham dalam menyikapi persoalan transportasi. Ucap Yudi.

Berita Terkait

Tambang Legal: Sah Secara Administratif, Bermasalah Secara Substantif
Guru Dan Siswa Panik, OPM Serang Sekolah Di YAHUKIMO
FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers
BRI Pasar Minggu Ingatkan Orang Tua: Aktivasi Rekening PIP Adalah Penentu Cairnya Bantuan Pendidikan Siswa
Struktur Polri Bukan Pidato Politik
Polri di Bawah Presiden: Menjaga Desain Negara, Bukan Memperluas Kekuasaan
Tanpa Senjata, Tanpa Darah: Rp9,1 Triliun Uang Rakyat Dirampok Scam- Negara Harus Hadir dan Ikut Mencari Solusi
Satgas Gulbencal Korem 023/KS Respon Cepat Atasi Krisis Air Bersih Pascabencana.

Berita Terkait

Rabu, 4 Februari 2026 - 15:43 WIB

Tambang Legal: Sah Secara Administratif, Bermasalah Secara Substantif

Rabu, 4 Februari 2026 - 07:22 WIB

Guru Dan Siswa Panik, OPM Serang Sekolah Di YAHUKIMO

Selasa, 3 Februari 2026 - 17:36 WIB

FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers

Sabtu, 31 Januari 2026 - 10:46 WIB

BRI Pasar Minggu Ingatkan Orang Tua: Aktivasi Rekening PIP Adalah Penentu Cairnya Bantuan Pendidikan Siswa

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:22 WIB

Polri di Bawah Presiden: Menjaga Desain Negara, Bukan Memperluas Kekuasaan

Berita Terbaru

Berita

Guru Dan Siswa Panik, OPM Serang Sekolah Di YAHUKIMO

Rabu, 4 Feb 2026 - 07:22 WIB