zonapers.com, Jakarta.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Pusat), Hendry Ch Bangun, memberikan kecaman keras atas keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat yang dianggap ilegal dan tidak sah. Statement Keputusan DK yang mengeluarkan surat pemberhentian Hendry Ch Bangun dari keanggotaan PWI dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
” Keputusan tersebut bukan hasil rapat resmi DK, Lima anggota DK bahkan tidak mengetahui hal ini dan sudah bersurat kepada Sasongko Tedjo,” Jelas Hendry di Kantor PWI Pusat, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 16/7/24.
” Menurut PD PRT Pasal 28, KLB hanya bisa dilakukan jika Ketua Umum menjadi terdakwa kasus yang merendahkan martabat wartawan dan diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah provinsi,” Tegas Hendry lagi ketika Ketua DK Pusat berencana mengadakan Kongres Luar Biasa.
Berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 218-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 27 Juni 2024, susunan Dewan Kehormatan PWI periode 2023-2028 telah berubah. Ketua Dewan Kehormatan saat ini adalah Sasongko Tedjo, dengan Mahmud Matangara sebagai Wakil Ketua dan Tatang Suherman sebagai Sekretaris. Anggota lainnya adalah Diapari Sibatangkayu, Akhmad Munir, Fathurrahman, M. Noeh Hatumena, Hendro Basuki, dan Berman Nainggolan.
Jika dilihat dengan berdasar pada PD PRT PWI, tidak ada kewenangan DK PWI Pusat untuk memberhentikan Ketua Umum PWI Pusat, lucu dan kekanak kanakan.
Sampai berita ini diturunkan, wartawan zonapers.com belum bisa mengkonfirmasi kebenaran kebohongan publik yang di lontarkan yang mengaku sebagai Ketua DK.PWI.Pusat.
Redaksi
