Zonapers – Jakarta, 26 November 2024
Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PPID Mabes TNI TA 2024 di Aula Balai Wartawan Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Mengusung tema “Penguatan PPID Mabes TNI Dalam Implementasi UU RI No. 14 Tahun 2008”, Rakor ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan publik di lingkungan TNI.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakapuspen, Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. “Informasi publik mencakup segala data yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan diterima oleh badan publik terkait penyelenggaraan negara. Implementasi UU ini adalah tanggung jawab setiap institusi, termasuk TNI,” tegasnya.
Kapuspen TNI menyoroti keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai kunci dalam memastikan prosedur keterbukaan informasi berjalan optimal. Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: 611/VII/2011, pejabat PPID telah ditunjuk hingga tingkat satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas ini.
“Tugas utama PPID adalah memberikan pelayanan publik prima. Peran ini semakin krusial di tengah upaya TNI mempercepat reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas,” tambah Kapuspen.
Rakor yang dihadiri pejabat PPID dari seluruh jajaran Mabes TNI ini menghadirkan Annie Londa, S.H., M.H., Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat RI, sebagai narasumber. Dalam paparannya bertajuk “Era Keterbukaan Informasi: Apakah Semua Harus Dibuka?”, Annie memberikan wawasan penting tentang pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, termasuk batasan dan tantangan yang dihadapi dalam era transparansi ini.
Melalui Rakor ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola informasi yang transparan. Sebagai garda terdepan pertahanan negara, TNI tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung keterbukaan informasi sesuai amanat undang-undang.
Rakor PPID Mabes TNI menjadi langkah konkret TNI untuk memperkuat sinergi internal dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berintegritas.
