MPK Soroti Dugaan Korupsi, Judi Online, dan Isu LGBT di Pemprov DKI Jakarta: Desak Tindakan Tegas Pj Gubernur

- Jurnalis

Senin, 20 Januari 2025 - 16:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zonapers – Jakarta

Mahasiswa Pemerhati Korupsi (MPK) melayangkan surat terbuka kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Satya Budi, terkait sejumlah isu yang mencoreng citra Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dalam surat yang dirilis pada Senin (20/1/2025), MPK menyoroti dugaan keterlibatan aparat Satpol PP dalam praktik judi online, kasus korupsi di lingkup pemerintahan, serta isu LGBT yang dikaitkan dengan oknum di Pemprov DKI.

Koordinator Nasional MPK, Sultan Takdir Maolidi, menyatakan bahwa pihaknya prihatin dengan berbagai laporan yang mencuat di media sosial, yang dinilai telah merusak integritas Pemprov DKI Jakarta di mata masyarakat.

Baca Juga :  Mengenang 12 Tahun Wali Nanggroe  Meninggal, Jangan Siakan Amanahnya

Sultan meminta Pj Gubernur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pejabat Pemprov DKI yang diduga terlibat dalam tindakan tidak etis tersebut.

“Kami mendesak Pj Gubernur DKI untuk mengambil langkah tegas, mulai dari pergantian kepala dinas hingga evaluasi aparat yang terindikasi terlibat dalam korupsi, judi online, dan isu LGBT. Ini langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Sultan.

MPK juga mengingatkan bahwa jika tuntutan ini tidak segera direspons, mereka akan menggelar aksi besar-besaran di depan Balai Kota.

“Mahasiswa Pemerhati Korupsi akan turun ke jalan untuk memastikan pemerintah mengambil langkah nyata. Kami tidak akan diam melihat penyimpangan yang merusak citra Pemprov DKI,” tegas Sultan.

Baca Juga :  Wagub DKI Buka Musyawarah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia

MPK menekankan pentingnya langkah cepat dari Teguh Satya Budi untuk menjaga kredibilitas Pemprov DKI Jakarta.

“Kami berharap Pj Gubernur dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, mengambil tindakan tegas, dan memastikan Pemprov DKI menjadi lembaga yang bersih dan profesional,” tutup Sultan.

Pernyataan MPK ini muncul di tengah meningkatnya keresahan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan yang melibatkan aparat pemerintahan. Publik kini menantikan langkah nyata dari Pj Gubernur untuk menjawab tantangan ini dan memulihkan kepercayaan terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Pewarta; AP

Berita Terkait

Tambang Legal: Sah Secara Administratif, Bermasalah Secara Substantif
Guru Dan Siswa Panik, OPM Serang Sekolah Di YAHUKIMO
FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers
BRI Pasar Minggu Ingatkan Orang Tua: Aktivasi Rekening PIP Adalah Penentu Cairnya Bantuan Pendidikan Siswa
Struktur Polri Bukan Pidato Politik
Polri di Bawah Presiden: Menjaga Desain Negara, Bukan Memperluas Kekuasaan
Tanpa Senjata, Tanpa Darah: Rp9,1 Triliun Uang Rakyat Dirampok Scam- Negara Harus Hadir dan Ikut Mencari Solusi
Satgas Gulbencal Korem 023/KS Respon Cepat Atasi Krisis Air Bersih Pascabencana.

Berita Terkait

Rabu, 4 Februari 2026 - 15:43 WIB

Tambang Legal: Sah Secara Administratif, Bermasalah Secara Substantif

Rabu, 4 Februari 2026 - 07:22 WIB

Guru Dan Siswa Panik, OPM Serang Sekolah Di YAHUKIMO

Selasa, 3 Februari 2026 - 17:36 WIB

FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers

Sabtu, 31 Januari 2026 - 10:46 WIB

BRI Pasar Minggu Ingatkan Orang Tua: Aktivasi Rekening PIP Adalah Penentu Cairnya Bantuan Pendidikan Siswa

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:22 WIB

Polri di Bawah Presiden: Menjaga Desain Negara, Bukan Memperluas Kekuasaan

Berita Terbaru

Berita

Guru Dan Siswa Panik, OPM Serang Sekolah Di YAHUKIMO

Rabu, 4 Feb 2026 - 07:22 WIB