zonapers.com, Jakarta.
Penyelewengan BBM subsidi kembali mencuat, Tim Dittipidter Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mengungkap sindikat besar yang beroperasi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tak tanggung-tanggung, negara diperkirakan merugi hingga Rp 105 miliar akibat praktik ilegal ini, Jakarta, (3/3/25).

Dalam konferensi pers, Brigjen Pol Nunung, Dirtipidter Bareskrim Polri, mengungkap bahwa sindikat ini memiliki modus canggih. BBM subsidi yang seharusnya sampai ke SPBU dan SPBU-Nelayan malah dialihkan ke gudang penampungan ilegal di Lorong Teppoe, Kelurahan Balandete, Kabupaten Kolaka. Di sana, BBM dipindahkan ke tangki industri untuk dijual dengan harga non-subsidi.
“Kami menemukan tiga truk tangki, sejumlah tandon, solar subsidi yang disalahgunakan, serta alat-alat untuk memindahkan BBM secara ilegal,” kata Brigjen Pol Nunung. Bahkan, sindikat ini menggunakan teknik manipulasi GPS agar keberadaan truk pengangkut tidak terdeteksi.
Dari hasil penyelidikan, polisi telah memeriksa 15 saksi dan mengantongi beberapa nama yang diduga terlibat. Di antaranya, BK yang mengelola gudang ilegal, A pemilik SPBU-Nelayan di Bombana, serta T yang menyediakan armada truk pengangkut. Tak hanya itu, oknum pegawai PT Pertamina juga diduga ikut bermain dalam sindikat ini.

Brigjen Pol Nunung menegaskan bahwa mereka yang terlibat bisa dijerat dengan hukuman penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi ancaman bagi ketahanan energi nasional,” tegasnya.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan distribusi BBM subsidi di Indonesia. Akankah ada sindikat lain yang masih bersembunyi? Kita tunggu langkah selanjutnya dari pihak berwenang.
Pewarta : Syaiful, S.H.