(Ketika Pesan Presiden Prabowo Diuji oleh Perilaku Aparat)
Oleh: Kompol Dr (C) Sandy Budiman, SH., SIK., M.Si 200+
zonapers.com, Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para perwira tinggi TNI dan Polri, Rabu(7/10/2026).
Pesannya jelas: jaga integritas, hilangkan ego sektoral, tingkatkan profesionalisme, dan utamakan pelayanan kepada rakyat.
Presiden mengingatkan bahwa TNI adalah tentara rakyat dan Polri adalah polisi masyarakat.
Pesan tersebut sesungguhnya merupakan ujian besar bagi reformasi sektor keamanan Indonesia.
Sebab persoalan bangsa hari ini bukan semata-mata bagaimana memperkuat militer, melainkan bagaimana memastikan kekuatan negara tidak disalahgunakan terhadap rakyatnya sendiri.
Ketika Seragam Diduga Menjadi ‘Beking’
Belum lama ini, publik dikejutkan oleh pengungkapan dugaan operasional judi online di kompleks perumahan TNI di Cijantung, Jakarta Timur.
Kasus tersebut harus diusut sampai jelas siapa yang menggunakan fasilitas negara dan apakah ada keterlibatan oknum aparat?
Di sisi lain, muncul pula berita update di medsos tentang sengketa rumah pasca perceraian yang semestinya diselesaikan melalui kesepakatan keluarga atau mekanisme hukum, tetapi justru diduga melibatkan anggota TNI sebagai pelindung salah satu pihak.
Kehadiran seorang prajurit tidak otomatis merupakan pelanggaran.
Namun, apabila pangkat, seragam, atau pengaruh militernya digunakan untuk mengintimidasi pihak lain, persoalannya bukan lagi sekadar sengketa keluarga, melainkan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
TNI tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi kepentingan pribadi.
Begitu pula Polri tidak boleh dijadikan alat memenangkan sengketa kepemilikan.
Polisi Melayani 24 Jam, Siapa Melindungi Kepercayaan Rakyat?
Di tengah berbagai kritik terhadap Polri, ada kenyataan yang tidak boleh dilupakan: polisi merupakan institusi yang menerima pengaduan masyarakat sepanjang waktu.
Dari kekerasan rumah tangga, pencurian, kecelakaan, hingga konflik sosial, masyarakat mendatangi kantor polisi untuk mencari perlindungan.
Anggota Polri dituntut hadir, bahkan ketika persoalan yang dilaporkan ternyata bukan tindak pidana.
Tidak semua laporan dapat diselesaikan melalui penangkapan.
Dalam sengketa keluarga, polisi justru harus mampu mencegah konflik tanpa melampaui kewenangannya.
Lalu bagaimana ketika warga melaporkan dugaan pelanggaran seorang prajurit TNI, tetapi prosesnya dianggap tertutup atau tidak memberikan perkembangan yang jelas?
Persepsi bahwa oknum dilindungi institusinya dapat merusak kepercayaan publik, sekalipun dugaan tersebut belum tentu benar.
Soliditas TNI–Polri seharusnya berarti saling mendukung penegakan hukum, bukan saling melindungi anggota yang terbukti melanggar hukum.
Reformasi Tidak Boleh Mundur ke Budaya Kekuasaan
Reformasi 1998 dan pemisahan TNI–Polri pada 1999 membawa pesan mendasar: pertahanan negara dan penegakan hukum memiliki fungsi yang berbeda, tetapi sama-sama tunduk kepada konstitusi.
Kemunduran reformasi tidak selalu ditandai oleh hadirnya kembali pemerintahan militer.
Kemunduran juga dapat terjadi ketika masyarakat mulai merasa bahwa kedudukan, seragam, dan jaringan kekuasaan lebih menentukan daripada aturan hukum.
Demokrasi tidak menolak militer yang kuat. Demokrasi justru membutuhkan TNI yang profesional, modern, dan dihormati.
Namun, kekuatan militer harus disertai batas kewenangan, pengawasan sipil yang demokratis, serta pertanggungjawaban yang transparan.
APBN, Alutsista, dan Prioritas Rakyat
Modernisasi alutsista tetap diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara.
Ancaman perang modern, siber, dan konflik kawasan tidak boleh diremehkan.
Tetapi besarnya kebutuhan pertahanan juga menuntut pengawasan anggaran yang ketat.
Pengadaan alutsista harus berbasis kebutuhan strategis, transparansi, efektivitas, dan manfaat nyata.
Jangan sampai negara sibuk menunjukkan kekuatan persenjataan, sementara masyarakat masih mempertanyakan keadilan ketika berhadapan dengan aparat.
Pemborosan anggaran tidak boleh diasumsikan tanpa audit dan bukti.
Justru karena anggaran pertahanan sangat penting, setiap rupiahnya harus dapat dipertanggung
jawabkan.
Kekuatan negara bukan hanya dihitung dari jumlah senjata yang dibeli, tetapi juga dari seberapa besar rakyat percaya bahwa senjata itu tidak akan disalahgunakan.
Solusi: Perkuat TNI, Lindungi Polri, Tegakkan Hukum
Pertama, Panglima TNI perlu memastikan setiap laporan dugaan keterlibatan prajurit dalam kepentingan pribadi, judi online, atau tindak pidana ditangani secara objektif, dengan perkembangan perkara yang dapat dipertanggung jawabkan.
Kedua, Polisi Militer dan aparat penegak hukum harus memperkuat koordinasi agar batas yurisdiksi tidak menjadi hambatan pencarian keadilan.
Ketiga, Polri harus memperoleh dukungan kelembagaan dalam menjalankan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum sesuai kewenangannya, termasuk ketika menghadapi dugaan intervensi aparat dari institusi lain.
Keempat, DPR dan lembaga pengawasan perlu memperkuat audit pengadaan pertahanan, pengawasan aset negara, serta evaluasi efektivitas pendidikan dan disiplin aparat.
Kelima, pendidikan kepemimpinan TNI–Polri harus menjadikan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan akuntabilitas sebagai ukuran keberhasilan, bukan sekadar loyalitas struktural.
Penutup: Hukum sebagai Panglima, Bukan Panglima yang Menghukum
Presiden Prabowo telah menyampaikan arah yang tepat mengenai integritas, profesionalisme, dan pelayanan rakyat.
Tantangannya adalah memastikan pesan tersebut benar-benar dilaksanakan sampai tingkat satuan.
Membela Polri bukan berarti menyalahkan TNI. Mengkritik dugaan pelanggaran prajurit juga bukan berarti merendahkan kehormatan militer.
Sebaliknya, keberanian menindak oknum justru merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada institusi.
Indonesia tidak membutuhkan persaingan siapa yang paling berkuasa antara tentara dan polisi.
Indonesia membutuhkan tentara yang menjaga negara, polisi yang melindungi masyarakat, dan hukum yang mengikat keduanya.
Karena dalam negara demokrasi, pangkat adalah amanah, senjata adalah tanggung jawab, dan kekuasaan memiliki batas.
Sudah saatnya kita menegakkan prinsip: Hukum sebagai Panglima, bukan Panglima yang Menghukum.
Pewarta : SB-007z
