Pimpinan MPR/DPR, Solusi Akhir Aduan Petani Siak Kabupaten Riau

- Jurnalis

Jumat, 5 Maret 2021 - 01:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zonapers.com, Jakarta.

Permasalahan ganti untung lahan perkebunan milik warga Desa Kerinci Kanan dan Desa Meredan Kabupaten Siak Provinsi Riau kini bertumpu pada solusi akhir dari Ketua MPR RI dan DPR RI setelah mereka berjuang melalui permohonan keadilan kepada Presiden RI bahkan terakhir kepada Badan Reserse Kriminal ( Bareskrim) Mabes Polri,sampai saat ini belum ada tindakan kepada pengguna lahan mereka PT.MSSP di dua Desa tersebut, Kamis, 4/3/21.

” Kami berharap pimpinan MPR maupun DPR bisa menengahi persoalan kami kaum petani di daerah tersebut,” Ujar Baharuddin sebagai Ketua kelompok Tani Tunas Jaya Siak Provinsi Riau kepada awak Media di Media Center Gedung MPR /DPR RI.

Baca Juga :  BP2MI Lepas Perdana PMI Ke Jerman Program G to G Dan P to P Ke Polandia!
Pengurus kelompok Tani Tunas Jaya Siak Provinsi Riau, Baharuddin dan Amir ketika sampai di lantai ruangan pimpinan MPR, Bambang Soesatyo.

” Semua kami pasrah kan kepada mereka ( MPR / DPR @red), apapun solusi mereka, akan kami indahkan, sebab mereka pemegang amanah 4 ( Empat) Pilar kebangsaan, ” Ujar Amir yang juga pengurus kelompok Tani Tunas Jaya yang hadir bersama Baharuddin selaku ketuanya.

Perseteruan mereka seakan akan sudah tidak di perdulikan oleh pihak Pemerintahan Daerah, sehingga mereka menempuh jalur keadilan melalui pemerintahan pusat.

Baca Juga :  Carut Marutnya Hasil Data Laporan Pilihan Legislatif Di Sulawesi Utara

” Sudah Jenuh kami dengan Pemda Setempat, seakan akan mereka sudah tidak perduli dengan nasib kami kaum petani yang berseteru dengan PT.MSSP yang jelas jelas menyalahi aturan main,” Tutup Baharuddin.

Wajar saja mereka menuntut keadilan sampai ke Jakarta, persoalan ini sudah hampir lebih dari 25 Tahun mengambang, sementara awak Media telah berusaha mengkomfirmasikan tentang pemberitaan yang viral ini kepada pihak PT.MSSP di Gedung APL tower lantai 28,Grogol Jakarta Barat, namun untuk masuk ke kantor nya saja awak Media merasa kesulitan, sehingga klarifikasi masalah ini juga menjadi belum mendasar.

( Redaksi).

Berita Terkait

Kawal Indonesia Emas 2045, Lemhannas RI Ajak Insan Pers Bangun Jurnalisme Kebangsaan
FWK Menilai KPK Penakut, Pemerintah Tidak Boleh Anti Kritik
Dugaan Pengeroyokan di Aphrodite Luxury Kafe Pati, Korban Dirawat Dan Sudah Menempuh Jalur Hukum
155 Paket Vape Etomidate di PIK 2 Jadi Sorotan, Publik Pertanyakan Pemilik Sebenarnya
Hukum sebagai Panglima, Bukan Panglima yang Menghukum
Irjen Pol ASEP SAFRUDIN Resmi Emban Amanah Kabareskrim, Ketum FRIC: Kami Siap Berdiri Bersama Polri.
Cluster Bukit Nirmala PIK 3 Diduga Jadi Lokasi Penyimpanan 155 Etomidate, Polisi Masih Kembangkan Kasus
FWK INGATKAN PRESIDEN PRABOWO, MOMEN PEROMBAKAN BESAR KABINET MERAH PUTIH UNTUK WUJUDKAN KEINGINAN RAKYAT

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 21:31 WIB

Kawal Indonesia Emas 2045, Lemhannas RI Ajak Insan Pers Bangun Jurnalisme Kebangsaan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:51 WIB

FWK Menilai KPK Penakut, Pemerintah Tidak Boleh Anti Kritik

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:43 WIB

Dugaan Pengeroyokan di Aphrodite Luxury Kafe Pati, Korban Dirawat Dan Sudah Menempuh Jalur Hukum

Kamis, 15 Oktober 2026 - 05:59 WIB

155 Paket Vape Etomidate di PIK 2 Jadi Sorotan, Publik Pertanyakan Pemilik Sebenarnya

Senin, 12 Oktober 2026 - 17:31 WIB

Hukum sebagai Panglima, Bukan Panglima yang Menghukum

Berita Terbaru