zonapers.com, Jakarta.
Oleh: Dr (C) Sandy Budiman, SH., SIK., M.Si alumni Akpol 2007
Banyak tambang berizin justru menjadi sumber konflik dan kerusakan lingkungan. Persoalan utama terletak pada:
Perizinan yang lemah secara substantif
Izin Usaha Pertambangan (IUP) sering terbit tanpa uji kelayakan lingkungan dan sosial yang ketat. AMDAL kerap berhenti sebagai dokumen administratif, bukan instrumen pengendali risiko.
Pengawasan pascatambang yang absen
Kewajiban reklamasi dan pascatambang sering diabaikan, sementara sanksi administratif maupun pidana jarang diterapkan secara konsisten.
Manipulasi kewajiban negara
Praktik under-reporting produksi dan manipulasi royalti menggerus penerimaan negara, namun jarang ditindak sebagai kejahatan serius.
Dalam konteks ini, tambang legal berubah menjadi legal secara izin, tetapi ilegal secara etika, lingkungan, dan keadilan sosial.
Tambang Ilegal: Kejahatan yang Dilindungi Sistem
Tambang ilegal tidak mungkin bertahan tanpa dukungan struktural. Operasi tanpa izin, penggunaan alat berat, dan distribusi hasil tambang menunjukkan adanya:
Pembiaran aparat
Perlindungan oknum pejabat
Aliran dana gelap yang berkelanjutan
Tambang ilegal bukan kejahatan individu, melainkan kejahatan terorganisir berbasis sumber daya alam.
Mafia Tambang: Kejahatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif
Mafia tambang bekerja melalui tiga lapis utama:
Perizinan bermasalah (izin diperdagangkan, perusahaan boneka)
Backing kekuasaan (oknum aparat, birokrasi, dan elit politik)
Manipulasi hukum (penegakan hukum berhenti di operator lapangan)
Penegakan hukum yang hanya menyasar pekerja tambang tanpa menyentuh aktor intelektual justru memperkuat impunitas.
Kritik Akademik terhadap Negara
Masalah pertambangan Indonesia bukan kekurangan regulasi, melainkan kelebihan aturan tanpa konsistensi penegakan. Negara terjebak dalam logika administrasi—mengukur keberhasilan dari jumlah izin dan produksi—bukan dari keberlanjutan dan keadilan.
Koordinasi antara Polri, Kejaksaan, Kementerian ESDM, dan KPK masih bersifat sektoral, bukan sistemik. Akibatnya, penindakan berjalan parsial dan tidak menyentuh akar masalah.
Solusi Strategis dan Terukur
Audit nasional IUP berbasis risiko
Fokus pada dampak lingkungan, konflik sosial, dan kepatuhan finansial.
Pendekatan follow the money
Menempatkan kejahatan tambang sebagai tindak pidana ekonomi dan pencucian uang.
Penegakan hukum berbasis aktor utama
Menyasar pengendali modal dan jaringan, bukan sekadar operator lapangan.
Transparansi produksi dan royalti digital
Integrasi data lintas lembaga untuk menutup ruang manipulasi.
Perlindungan hukum masyarakat dan pelapor
Negara wajib hadir melindungi warga, bukan sekadar menjaga investasi.
Penutup
Selama negara masih memandang pertambangan sebagai urusan izin dan target produksi, mafia tambang akan selalu menemukan ruang hidup. Reformasi pertambangan hanya akan berhasil jika negara berani keluar dari jebakan administratif dan menempatkan hukum, lingkungan, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan kebijakan.
Pertanyaannya bukan lagi apakah tambang legal atau ilegal, melainkan apakah negara sungguh berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri.
SB-007
Redaksi.
