zonapers.com,Jakarta.
Gelombang kritik terhadap kondisi bangsa terus menguat. Kali ini, dukungan terhadap rencana Aksi Reformasi Jilid Dua datang dari Gerakan Mahasiswa Kosgoro (Gema Kosgoro). Organisasi mahasiswa tersebut menilai berbagai persoalan nasional, mulai dari korupsi, penegakan hak asasi manusia (HAM), hingga kondisi ekonomi, membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Wakil Ketua Umum DPN Gema Kosgoro, Agus Syafrudin, mengatakan meningkatnya keresahan masyarakat tidak bisa diabaikan. Menurutnya, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara menjadi sinyal bahwa sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan perlu dievaluasi secara menyeluruh, Bogor, (11/6/26).
“Rakyat tentu berharap pemerintahan berjalan bersih dan berpihak kepada kepentingan publik. Karena itu, kasus-kasus korupsi yang muncul harus menjadi bahan evaluasi serius,” ujar Agus,
Selain isu korupsi, Gema Kosgoro juga menyoroti kondisi penegakan HAM yang dinilai memprihatinkan. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus disebut sebagai peristiwa yang harus diusut tuntas secara transparan agar tidak mencederai prinsip keadilan dan demokrasi.
Di sektor ekonomi, Agus menilai masyarakat tengah menghadapi tekanan yang semakin berat. Fluktuasi pasar, melemahnya nilai tukar rupiah, serta berbagai tantangan ekonomi lainnya dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
“Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Rakyat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Gema Kosgoro juga mengingatkan pentingnya ruang demokrasi yang sehat dengan membuka dialog dan menerima kritik dari masyarakat. Menurut Agus, kritik merupakan bagian penting dalam proses perbaikan kebijakan publik.
“Kritik bukan ancaman bagi pemerintah. Kritik adalah vitamin demokrasi yang justru diperlukan untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berada di jalur yang benar,” katanya.
Atas dasar itu, Gema Kosgoro mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat serta melakukan pembenahan nyata terhadap berbagai persoalan bangsa.
Organisasi tersebut menegaskan dukungannya terhadap Aksi Reformasi Jilid Dua apabila tuntutan perbaikan di bidang pemberantasan korupsi, penegakan HAM, dan pemulihan ekonomi tidak mendapat respons yang memadai dari pemerintah.
“Dukungan ini merupakan bentuk perjuangan konstitusional untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan menjaga semangat reformasi tetap hidup,” pungkas Agus Syafrudin.
Redaksi.
