Kuasa Hukum HCB: Klarifikasi Ke PMJ Adalah Keinginan Penyidik,Di Tunda Bukan Kemauan Ketum PWI Pusat

- Jurnalis

Sabtu, 12 Oktober 2024 - 14:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Beberapa media melemparkan isyu tidak sedap tentang ketidakhadiran Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat yang sah, Hendry CH Bangun yang dipanggil penyidik pada tanggal 11 Oktober 2024 ke Polda Metro Jaya, yang menurut media tersebut menunda pemeriksaan.

” Dari sini kita bisa menilai, bahwa kerja wartawan tersebut tidak profesional di bidangnya, sebab seharusnya mereka mengkomfirmasi kebenarannya kepada Ketum PWI atas keterangan itu, baru di beritakan,” Ujar Dadang Gorilla selaku Wartawan yang telah lama menjadi anggota PWI dan Pemegang kartu UKW level Madya.

Baca Juga :  Marka, Pemandu Kita Berkendara

Menanggapi isu tentang penundaan klarifikasi, kuasa hukum Ketum PWI Pusat HMU.Kurniadi, SH, MH menjelaskan bahwa ketidakhadiran Hendry pada Jumat(11/10)bukan karena permintaan kliennya.

“Pak Hendry sudah siap hadir pukul 14.00 WIB, tetapi penyidik memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan,” ujar Kurniadi yang akrab dipanggil Boy ini.

Baca Juga :  Polres Sumedang Berperan Aktip Melatih Paskibraka Jelang Upacara HUT Kemerdekaan RI.

Setelah berkoordinasi dengan penyidik, klarifikasi dijadwalkan ulang pekan depan. “Jadi, tidak benar jika dikatakan Pak Hendry yang meminta penundaan,” tambah Kurniadi, yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan doktor hukum di Universitas Diponegoro.

Berita Terkait

Asy-Syatibiiyyah Kunjungi DPRD Sumedang Kenalkan Profesi Sejak Dini.
Pemdes Bawo Ordua Salurkan BLT Tunai Tahap II hingga Desember 2026, Kades Imbau Warga Gunakan untuk Kebutuhan Keluarga
Memprihatinkan! Gedung Puskesdes Desa Makole Rusak Berat dan Tak Difungsikan, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan
Kawal Indonesia Emas 2045, Lemhannas RI Ajak Insan Pers Bangun Jurnalisme Kebangsaan
Majelis Adat Sumedang Larang Tegas Tolak Geotermal Tampomas
FWK Menilai KPK Penakut, Pemerintah Tidak Boleh Anti Kritik
Dugaan Pengeroyokan di Aphrodite Luxury Kafe Pati, Korban Dirawat Dan Sudah Menempuh Jalur Hukum
Jaga Keseimbangan Kerja dan Akhlak, Sekretariat DPRD Sumedang Gelar Taklim Aparatur

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 14:00 WIB

Asy-Syatibiiyyah Kunjungi DPRD Sumedang Kenalkan Profesi Sejak Dini.

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 22:30 WIB

Pemdes Bawo Ordua Salurkan BLT Tunai Tahap II hingga Desember 2026, Kades Imbau Warga Gunakan untuk Kebutuhan Keluarga

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 22:22 WIB

Memprihatinkan! Gedung Puskesdes Desa Makole Rusak Berat dan Tak Difungsikan, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 21:31 WIB

Kawal Indonesia Emas 2045, Lemhannas RI Ajak Insan Pers Bangun Jurnalisme Kebangsaan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:08 WIB

Majelis Adat Sumedang Larang Tegas Tolak Geotermal Tampomas

Berita Terbaru