Media Yang Profesional, Bukan Media Yang Menghakimi Orang Tanpa Peradilan Sebenarnya

- Jurnalis

Kamis, 13 Juni 2024 - 09:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zonapers.com, Jakarta.

Dewan Pers maupun semua Organisasi Kewartawanan, memiliki sebuah Kode Etik Jurnalistik ( KEJ ) yang juga mengacu kepada KEJ pemberitaan Internasional, jika tidak berpegang pada ketentuan tersebut, berarti Media itu ataupun hasil pemberitaannya adalah bukan produk jurnalis, lebih kepada provokator dan tidak profesional.

” Semua media yang profesional, pasti taat pada peraturan yang berlaku, bersikap netral dan tidak memihak, lagipula hasil karya sebuah media, bukanlah keputusan dari pihak pengadilan, menghakimi seseorang tanpa peradilan,” Ujar Dadang Gorilla selaku pemimpin Redaksi zonapers.com, Kamis, 13/6/24 di Jakarta.

Baca Juga :  Bapeltan Pemprov Jateng, BKS Dan Komnas PPLH Jateng Bahas Sertifikasi Pengolahan Lahan Berbasis SDM

           Dadang Gorilla ( inzet@red )

” Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah adalah peraturan perundang undangan di republik ini, jadi ketika terjadi pemberitaan yang beritanya menghakimi seseorang tanpa peradilan resmi di pengadilan, berarti Media tersebut bukan media profesional, lebih kepada sebuah provokasi yang menggiring opini publik,” Lanjutnya, dimana Dadang Gorilla sendiri adalah selain Pimred, dia juga seorang Advokat.

Baca Juga :  Polwan Polda Jabar Donor Darah, Teguhkan Semangat Peduli Kemanusiaan.

Penekanan Dadang Gorilla lebih kepada produk jurnalis yang bermutu, menggunakan pola 5w+1h, berpegang kepada KEJ, dan selalu bersikap Netral dengan tidak memihak siapapun serta pemberitaannya yang seimbang.

” Diluar dari itu, berarti bukanlah hasil dari seorang jurnalis dan bukan produk jurnalis,” Tutupnya.

Redaksi.

Berita Terkait

Asy-Syatibiiyyah Kunjungi DPRD Sumedang Kenalkan Profesi Sejak Dini.
Pemdes Bawo Ordua Salurkan BLT Tunai Tahap II hingga Desember 2026, Kades Imbau Warga Gunakan untuk Kebutuhan Keluarga
Memprihatinkan! Gedung Puskesdes Desa Makole Rusak Berat dan Tak Difungsikan, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan
Kawal Indonesia Emas 2045, Lemhannas RI Ajak Insan Pers Bangun Jurnalisme Kebangsaan
Majelis Adat Sumedang Larang Tegas Tolak Geotermal Tampomas
FWK Menilai KPK Penakut, Pemerintah Tidak Boleh Anti Kritik
Dugaan Pengeroyokan di Aphrodite Luxury Kafe Pati, Korban Dirawat Dan Sudah Menempuh Jalur Hukum
Jaga Keseimbangan Kerja dan Akhlak, Sekretariat DPRD Sumedang Gelar Taklim Aparatur

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 14:00 WIB

Asy-Syatibiiyyah Kunjungi DPRD Sumedang Kenalkan Profesi Sejak Dini.

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 22:30 WIB

Pemdes Bawo Ordua Salurkan BLT Tunai Tahap II hingga Desember 2026, Kades Imbau Warga Gunakan untuk Kebutuhan Keluarga

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 22:22 WIB

Memprihatinkan! Gedung Puskesdes Desa Makole Rusak Berat dan Tak Difungsikan, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 21:31 WIB

Kawal Indonesia Emas 2045, Lemhannas RI Ajak Insan Pers Bangun Jurnalisme Kebangsaan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:08 WIB

Majelis Adat Sumedang Larang Tegas Tolak Geotermal Tampomas

Berita Terbaru