Petani Versus PT.MSSP: Problematika Umum Yang Selalu Memihak Yang Kuat

- Jurnalis

Sabtu, 27 Februari 2021 - 02:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zonapers.com, Pekanbaru.

Di Negara kita tercinta ini, nampak masih mengutamakan paradigma bahasa ” Yang kuat dan Berduit yang bakal menang” ini terbukti pada masalah sengketa hak atas tanah di Desa Kerinci Kanan dan Desa Meredan Kabupaten Siak Provinsi Riau, dimana petani yang sejak dahulu kala mengelola perkebunan kelapa Sawit secara turun menurun dan memiliki bukti berkas hak atas tanah mereka yang di tanda tangani oleh instansi pemerintah secara Sah, bisa kalah dengan sebuah Perusahaan yang di pegang orang Kuat dan Berduit,ada apa di Negeri tercinta ini?

Seperti yang di tuturkan oleh tokoh masyarakat, pemilik hak atas tanah yang di wakilkan aspirasinya dibawah naungan kelompok Tani Tunas Jaya yang di motori oleh Baharuddin, ” Permasalahan ini sudah cukup lama,kurang lebih 25 Tahun tak kunjung usai,luar biasa.. Padahal kami hanya menuntut apa yang menjadi hak kami atas tanah tersebut,” Ujar Baharudin kepada awak Media, Sabtu 27/2/21.

Baca Juga :  Benny Ramdhani : Pekerja Migran Wajib Dimuliakan, Negara Hadir Agar Migran Bermartabat Dan Terhormat
Baharudin ketika menyampaikan problematika sengketa hak atas tanah kepada Gubernur Riau

” Kami berharap, kedatangan kami ke Bareskrim Mabes Polri, ke Ormas Ormas terbesar di Jakarta serta rencananya menghadap Ketua MPR dan Ketua DPR RI,bisa menghasilkan solusi yang bisa menguntungkan kami sebagai petani, ” Kata Bahar ketika di wawancarai.

Seperti yang di ketahui bersama, Kelompok Tani Tunas Jaya ini pernah juga menyurati yang terhormat Presiden RI Ir.Joko Widodo yang akhirnya mengeluarkan statement agar Pihak Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Pusat bisa membantu BPN Provinsi Riau menengahi sengketa tanah tersebut dan akhirnya himbauan tersebut,sangat tidak di tindaki dengan baik,bahkan terlihat di acuhkan oleh oknum oknum di kantor pemerintah Kabupaten Siak dan kantor pemerintah di Provinsi Riau.

Baca Juga :  Terlewatkan.. Kondisi SMK Negeri I Badiri, Tertimbun Lumpur Dan Kayu, Akibat Banjir Bandang.

” Jika permohonan kami kepada Ketua MPR dan DPR RI agar membantu solusi atas sengketa Hak atas tanah milik kami tidak berhasil, berarti ada sesuatu yang salah di Pemerintah dan Lembaga Legistatif Negara tercinta ini,” Tutup Baharuddin mengakhiri pembicaraan dengan kru jurnalis di bilangan strategis kota Jakarta.

( Redaksi).

Berita Terkait

Kombes Pol Dodi Suryadin Resmi Jabat Dirresnarkoba Polda Lampung, Diharapkan Perkuat Perang Melawan Narkoba
AWPI DKI Jakarta Kukuhkan Yamarlin Hulu sebagai Ketua.
FWK: Wartawan Kawal Kasus MBG, Kejagung Dituntut Lebih Transparan Dan Bisa Bekukan Harta Tersangka
FWK Desak KAPOLRI Segera Kembalikan Rasa Aman Dan Kepercayaan Masyarakat
Untung Kurniadi,SH,MH : Pencopotan Pimpinan BGN, Bukti Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi
FWK Desak Presiden Prabowo, Evaluasi Total Program MBG Usai Kasus Korupsi BGN
Marka, Pemandu Kita Berkendara
PBNU Tolak “Lebaran Dipaksakan”: Hilal Belum Penuhi Syarat, Idul Fitri Diprediksi 21 Maret 2026

Berita Terkait

Selasa, 14 Juli 2026 - 10:27 WIB

Kombes Pol Dodi Suryadin Resmi Jabat Dirresnarkoba Polda Lampung, Diharapkan Perkuat Perang Melawan Narkoba

Kamis, 9 Juli 2026 - 13:52 WIB

AWPI DKI Jakarta Kukuhkan Yamarlin Hulu sebagai Ketua.

Kamis, 9 Juli 2026 - 08:42 WIB

FWK: Wartawan Kawal Kasus MBG, Kejagung Dituntut Lebih Transparan Dan Bisa Bekukan Harta Tersangka

Kamis, 18 Juni 2026 - 08:45 WIB

FWK Desak KAPOLRI Segera Kembalikan Rasa Aman Dan Kepercayaan Masyarakat

Jumat, 5 Juni 2026 - 15:11 WIB

Untung Kurniadi,SH,MH : Pencopotan Pimpinan BGN, Bukti Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi

Berita Terbaru