zonapers.com, Jakarta.
Presiden RI Prabowo Subianto diharapkan menunjukkan keseriusan yang lebih kuat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan pa (karhutla).
Salah satunya dengan segera menggunakan kewenangannya untuk mengoptimalkan anggaran, termasuk anggaran darurat, guna mempercepat penanganan bencana tersebut.
Karhutla saat ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan kawasan Semeru, Jawa Timur.
Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat di Indonesia, tetapi juga telah memengaruhi negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Filipina akibat kabut asap.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi mingguan yang digelar Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Diskusi yang dipandu Koordinator Nasional FWK,
Raja Parlindungan Pane, dihadiri sejumlah wartawan senior, editor, dan pemimpin redaksi.
Hadir antara lain Budi Nugraha, Teguh Santosa, Mohammad Nasir, HM Untung Kurniadi, Iqbal Irsyad, Herwan Pebriansyah, Berman Nainggolan, Dadang Rahmat, Simon Siahaan, AR Loebis, Sigit Setiyono, Tjandra Amin, Erwiyantoro, Rudi Sitompul, Ari Rahman, dan Mukhsin.
Diskusi menyoroti dampak karhutla yang semakin luas, mulai dari gangguan kesehatan masyarakat hingga terganggunya transportasi darat dan udara akibat pekatnya asap.
“Karhutla di Kalimantan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan manusia serta mengurangi populasi satwa yang menjadi kekayaan alam Kalimantan,” ujar Hendry Ch. Bangun, pendiri FWK.
Asap tebal menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah, termasuk Palangkaraya, menurun drastis sehingga membahayakan pengguna jalan maupun penerbangan.
Kondisi tersebut juga mengganggu operasional Bandara Tjilik Riwut.
Wartawan senior HM Untung Kurniadi menilai penanganan pemerintah terhadap karhutla belum memadai.
Menurutnya, kebakaran besar yang telah berlangsung berhari-hari di Kalimantan hingga kini belum dapat diatasi secara optimal.
Sementara itu, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, berpendapat pemerintah telah bekerja maksimal, meski menghadapi kendala yang sangat berat di lapangan.
Menurut Teguh, upaya hujan buatan melalui operasi modifikasi cuaca sering terkendala perubahan arah angin yang menyebabkan awan bergeser ke wilayah lain.
“Memang banyak persoalan dalam menangani karhutla.
Sangat sulit mengendalikan kebakaran di lahan gambut,” kata Teguh.
Ia menambahkan, dalam iklim demokrasi setiap orang berhak menilai kinerja pemerintah.
Namun, menurutnya, anggapan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan tidak sepenuhnya tepat.
“Orang boleh bilang tidak ada aksi dari pemerintah.
Bukannya tidak ada aksi, tetapi memang banyak kendala di lapangan,” ujarnya.
Raja Parlindungan Pane juga menyatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah penanganan karhutla.
“Sudah berkali-kali Pak Prabowo memberikan perhatian terhadap karhutla di Kalimantan maupun Sumatera. Bahkan sudah beberapa kali dilakukan telekonferensi untuk membahas penanganannya,” kata Raja.
Meski demikian, Raja sepakat dengan Hendry Ch. Bangun bahwa pemerintah pusat perlu segera menggelontorkan anggaran, termasuk anggaran darurat, agar penanganan karhutla dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
“Presiden memiliki kewenangan untuk menambah anggaran agar kasus kebakaran ini bisa segera berakhir,” tegas Raja.
Pemimpin Redaksi VOI, Iqbal Irsyad, juga menilai dana kedaruratan dari pemerintah pusat perlu segera digunakan agar berbagai kebijakan Presiden dalam penanganan karhutla dapat segera diimplementasikan.
Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, seperti dikutip Kompas, mengakui api masih menyala di berbagai lokasi.
Berdasarkan hasil pemantauan satelit, masih terdapat banyak titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah.
Sebagian besar titik panas berada di Kalimantan, yakni sekitar 455 titik, dengan konsentrasi terbesar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang mencapai sekitar 308 titik.
Selebihnya tersebar di Sumatera.
Tercatat sedikitnya 93 kejadian karhutla di 12 provinsi.
Sebanyak 33 lokasi telah berhasil dipadamkan, sedangkan 60 lokasi lainnya masih dalam proses pemadaman.
Sepanjang tahun 2026, telah dilakukan 4.801 operasi penanganan karhutla dengan total luas area yang ditangani mencapai 38.829,46 hektare.
Upaya pemadaman dilakukan melalui jalur darat, water bombing, patroli udara, dan operasi modifikasi cuaca, dengan dukungan 30 helikopter di Kalimantan dan 22 helikopter di Sumatera. (*)
Redaksi
