Jawa Timur Akan Perpanjang PSBB, Mungkinkah?

- Jurnalis

Sabtu, 9 Mei 2020 - 09:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zonapers.com , Surabaya.

Heru Tjahjono Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Jatim menyatakan, Pemerintah Provinsi Jatim belum bisa mengumumkan keputusan tentang perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Sebagaimana diketahui PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik sudah masuk hari ke-11 pada Jumat (8/5/2020) ini. Tinggal tiga hari lagi, tepatnya pada Senin (11/5/2020), PSBB seharusnya sudah berakhir.
Namun, Heru yang juga Sekdaprov Jatim mengatakan, berdasarkan data kurva kasus Covid-19 yang dikumpulkan oleh Tim Kuratif Gugus Tugas Jatim, angka penularan di tiga wilayah belum menggembirakan.
“Intinya kami belum bisa mengumumkan apakah PSBB akan diperpanjang atau tidak, tapi berdasarkan data ini, ada kemungkinan (diperpanjang). Kami masih perlu melakukan observasi,” ujarnya di Grahadi, Jumat malam.

Baca Juga :  Gubsu Edy Rahmayadi, Dorong Pengembangan Segitiga Wisata Religi di Barus

Pemprov Jatim, kata dia, masih perlu mengobservasi perkembangan tren peningkatan kasus Covid-19 di tiga wilayah pelaksana PSBB, setidaknya sampai H-2 atau H-1 sebelum berakhir.
“Kami tekankan lagi, PSBB ini untuk membatasi pergerakan manusia yang harus ditahan. Maka aturan seperti penggunaan masker, cuci tangan, dan di rumah saja harus diperketat,” katanya.


Sebelumnya, dr. Windhu Purnomo Ahli Kajian Epidemiologi FKM Unair menilai, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seharusnya diterapkan minimal 28 hari hingga satu bulan.
Ketua Tim Advokasi PSBB dan Surveilans Covid-19 itu menilai, dari sudut pandang epidemiologi, sebagian besar pola penularan Covid-19 secara global lebih dari dua minggu.
Dia jelaskan, hanya 30 persen orang terjangkit Covid-19 yang mengalami masa inkubasi virus selama 14 hari. Selebihnya, baik dengan gejala maupun tidak ada gejala bisa lebih dari 21 hari hingga satu bulan.
Dokter Windhu khawatir, kalau jumlah pertumbuhan kasus di suatu daerah masih flat selama dua minggu penerapan PSBB lalu pemerintah mencabut kebijakan, ada risiko munculnya gelombang kedua.
Bila kurva kasus belum menunjukkan penurunan selama PSBB, dia menilai lebih baik PSBB diperpanjang. Dengan begitu, 14 hari pertama pelaksanaan PSBB bida menjadi evaluasi.

Baca Juga :  Ziarah Dalam Rangka Hut Korem 073/makutarama ke-59 tahun 2020


“Melihat kondisi itu, PSBB memang seharusnya minimal 28 hari. Dua minggu untuk evaluasi. Tapi dari segi penularan kasus minimal 28 hari. Semoga dilanjutkan PSBB yang betulan, bukan PSBB abal-abal.” Pungkasnya.

# Dari berbagai narasumber.

( Eddy Khoiri ).

Berita Terkait

Kawal Indonesia Emas 2045, Lemhannas RI Ajak Insan Pers Bangun Jurnalisme Kebangsaan
FWK Menilai KPK Penakut, Pemerintah Tidak Boleh Anti Kritik
Hukum sebagai Panglima, Bukan Panglima yang Menghukum
Irjen Pol ASEP SAFRUDIN Resmi Emban Amanah Kabareskrim, Ketum FRIC: Kami Siap Berdiri Bersama Polri.
FWK INGATKAN PRESIDEN PRABOWO, MOMEN PEROMBAKAN BESAR KABINET MERAH PUTIH UNTUK WUJUDKAN KEINGINAN RAKYAT
Presiden Prabowo Subianto Resmi Melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Baru di Istana Negara.
Fenomena K-Pop Menguasai Dunia,Bagaimana Potensi Indonesia?Catatan Hendry Ch Bangun (FWK).
Menunggu Kabar Baik Catatan Hendry Ch Bangun (FWK)

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 21:31 WIB

Kawal Indonesia Emas 2045, Lemhannas RI Ajak Insan Pers Bangun Jurnalisme Kebangsaan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:51 WIB

FWK Menilai KPK Penakut, Pemerintah Tidak Boleh Anti Kritik

Senin, 12 Oktober 2026 - 17:31 WIB

Hukum sebagai Panglima, Bukan Panglima yang Menghukum

Minggu, 4 Oktober 2026 - 19:31 WIB

Irjen Pol ASEP SAFRUDIN Resmi Emban Amanah Kabareskrim, Ketum FRIC: Kami Siap Berdiri Bersama Polri.

Jumat, 2 Oktober 2026 - 18:57 WIB

FWK INGATKAN PRESIDEN PRABOWO, MOMEN PEROMBAKAN BESAR KABINET MERAH PUTIH UNTUK WUJUDKAN KEINGINAN RAKYAT

Berita Terbaru