zonapers.com, Jakarta.
Diskusi rutin Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) Rabu, 22 Juli 2026 di Jakarta, berlangsung hangat, membicarakan multi tema masalah kebangsaan, dengan benang merah berupa imbauan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghentikan pernyataan yang dapat memudarkan semangat juang masyarakat.
“Kita berharap dan mengimbau Presiden agar mengeluarkan pernyataan yang membangun semangat berkebangsaan dan berkenegaraan. Jangan lagi menyatakan sesuatu yang melemahkan semangat masyarakat yang sedang berada dalam masa sulit ini,” imbau salah satu pencetus FWK, Hendry Ch Bangun.
Pada diskusi yang dibuka Sekretaris FWK, Dr. Budi Nugraha, Hendry yang mantan wakil ketua Dewan Pers pun menyatakan keprihatinannya atas semakin “liar”nya berbagai kalangan berkomentar tentang presiden, yang semestinya dihormati dan disegani.
“Bukan hanya para pemerhati dan intelektual, masyarakat umum pun banyak yang berkomentar tentang situasi negara saat ini. Bahkan emak-emak di warung dan anak remaja pun ikut bebas ngomongin presiden mereka,” kata Hendry dalam bincang khusus Rabu FWK yang dihadiri para anggota FWK, yang umumnya para pimpinan redaksi media serta para wartawan senior. Di antara para peserta itu terlihat M. Nasir, Yesayes Octavianus, Umi Sjarifah, Herwan Pebriansyah, Berman Nainggolan L. Radja, A.R. Loebis, Raja Parlindungan Pane, dan lainnya.
Di antara pernyataan Prabowo yang memantik komentar rakyat kecil, ketika ia berujar rakyat desa ‘enggak pakai dolar’ , 26 Mei 2026, sehingga ekonomi Indonesia masih aman, khususnya di bidang pangan dan energi. Berbagai kalangan termasuk petani dan nelayan merespons pernyataan yang dinilai tidak bijak ini, karena kondisi mata uang memiliki efek domino bagi mereka.
Kemudian, Prabowo dalam acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah (29/4/2026), meminta pihak pesimistis yang menyebut “Indonesia Gelap”, untuk angkat kaki pindah ke Yaman, agar tidak membuat kegaduhan.
Sementara penunjukan Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional yang baru, menggantikan Nanik Deyang yang baru menjabat belum lagi dua bulan, disebut sejumlah pengamat “tidak akan membawa perbaikan apa-apa bahkan bisa lebih buruk” di tengah banyaknya persoalan dalam program MBG.
“Begitu seriusnya kita mencari investor asing untuk masuk ke Indonesia, tapi giliran mereka mau masuk dibilang mencuri kekayaan, sehingga bisa jadi mereka malah enggan meneruskan niat mereka,” kata Hendry, yang berkali-kali mengungkapkan komunikasi publik para pejabat negara amat lemah, sehingga pernyataan selalu tidak sama antara kata, data dan fakta.
Prabowo pula yang menyebutkan Indonesia bubar pada 2030, yang ternyata ia merujuk pada novel fiksi geopolitik berjudul Ghost Fleet karya P.W. Singer dan August Cole.
Prabowo mengatakan hal itu Maret 2018 di acara Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Padjadjaran (IKA PUnpad), yang maksudnya sebagai bentuk peringatan dini agar bangsa waspada terhadap ketimpangan penguasaan aset dan lemahnya penegakan hukum.
“Saya hanya mengingatkan. Sebagai warga Negara Indonesia saya berhak dan wajib mengatakan hal itu,” katanya.
Koordinator nasional FWK, Raja Pane Parlindungan, mengatakan, kinerja pemerintah menggambarkan kurang adanya persiapan dan perencanaan yang baik dan matang. Ia mengacu pada pengunduran diri dadakan Ketua BGN Nanik Deyang.
“Nanik menggantikan Dadan Hindayana pada 2 Juni 2026. Pencopotan ini didasarkan pada hasil evaluasi selama 1,5 tahun yang menunjukkan catatan buruk terkait kedisiplinan SOP, tata kelola, dan indikasi penyelewengan dana. Nanik menggantikannya dan belum dua bulan Nanik undur diri. Secepat dan semudah itu, seolah membalikkan telapak tangan,” kata Raja.
Ini menunjukkan, tambah Raja, bahwa dalam pemilihan ketua itu seperti tidak ada semacam fit and proper test. Pokoknya asal dekat dengan penguasa, bisa diatur. Kalo ada masalah tinggal mundur, semua bisa diatur. “Jadi ketua BGN itu berat, sama dengan mengelola dan mengatur negara ini,” kata Raja.
Sementara itu M. Nasir mengatakan, pemerintah harus berhati-hati menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia. “Dalam kondisi ekonomi yang cukup berat ini, pejabat pemerintah harus bicara yang fakta-fakta saja. Jangan sampai menyampaikan angin sorga saja, tanpa bisa dilaksanakan. Rakyat butuh yang pasti-pasti saja,” ujar M. Nasir.
M. Nasir berpendapat, narasi optimistis harua dibangun berdasarkan fakta. Sehingga rakyat dan paham dan bisa memahami arah dan kebijakan pemerintah.
Redaksi.
