Nathaniel Tanaya : Kami Telah Bikin LP Di Polda, Sengketa Lahan Warga Dengan PT.YMP Telah Melibatkan Preman

- Jurnalis

Rabu, 4 Agustus 2021 - 01:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zonapers.com,Bogor.

Juru Bicara yang dipercayakan warga atas lahan sengketa dengan PT.YMP , Nathaniel Tanaya(NT) atau yang akrab disapa Kiki, dimana PT. YMP itu sendiri adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang semula 5,6ha, kini menjadi 50 Ha, yang entah berdasarkan apa IUP OP nya menjadi 50 Ha.

Pembongkaran lahan di duga semena mena melibatkan Ormas.

Sedangkan Idzin asli lokasi di Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat serta surat kontrak kerjasama Perum Perhutani hanya seluas 5,6ha dan yang di bayar hanya 1,6H ke negara dengan bukti tanda penerima dari perum perhutani tanpa Cap Stempel Resmi yang berlokasi di Desa Selawangi dan Sukawangi Kecamatan Tanjung Sari serta Sukamakmur Jonggol Kabupaten Bogor.

Baca Juga :  Polisi Bongkar Skandal Manipulasi Kedaluwarsa Pangan: Ribuan Produk Berbahaya Nyaris Dikonsumsi Masyarakat!

Hal inilah yang kini dijadikan dasar konfrensi Pers dimana PT.YMP telah merambah ke daerah lain sementara idzin IUP hanya 5,6 Ha, Sabtu 1/8/21.

Konsulidasi malah melibatkan Ormas tanpa menghiraukan aturan PPKM.

” Ada indikasi penyalahgunaan wewenang oleh beberapa Oknum yang terkait terbitnya peridzinan pengelolaan lahan di wilayah tersebut, sehingga warga mengalami kerugian bahkan dampaknya menyengsarakan, ” Ujar Nathan kepada awak media.

Menurut keterangan pihak Kantor Desa, PT.YMP menduduki lahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi lahan yang telah di ketahui bersama dengan dasar surat perjanjian No.006/044.3/SEKPER/2021. Tertanggal 14 Februari 2021.

Baca Juga :  Kualifikasi Liga Santri Piala KASAD 2022 Di Buka Bupati Sumedang

Bahkan, saat ini pihak PT. YMP telah melibatkan Ormas guna memuluskan niat penguasaan lahan, mengintimidasi warga bahkan melakukan tindakan perampasan atas lahan milik warga dengan cara paksa.

” Kami telah buat Laporan Kepolisian tentang hal ini di Polda Jawa Barat, dan saya, Nathan telah ditunjuk mewakili aspirasi warga, baik hal Perdata maupun Pidana nya,” Pungkas Nathan.

Sementara sampai berita ini di turunkan, awak media masih mencari perwakilan dari PT.YMP untuk dengar pendapat maupun konfirmasi.

#Dari berbagai Narasumber.

( Hatman bons).

Berita Terkait

Kawal Indonesia Emas 2045, Lemhannas RI Ajak Insan Pers Bangun Jurnalisme Kebangsaan
FWK Menilai KPK Penakut, Pemerintah Tidak Boleh Anti Kritik
Dugaan Pengeroyokan di Aphrodite Luxury Kafe Pati, Korban Dirawat Dan Sudah Menempuh Jalur Hukum
155 Paket Vape Etomidate di PIK 2 Jadi Sorotan, Publik Pertanyakan Pemilik Sebenarnya
Hukum sebagai Panglima, Bukan Panglima yang Menghukum
Irjen Pol ASEP SAFRUDIN Resmi Emban Amanah Kabareskrim, Ketum FRIC: Kami Siap Berdiri Bersama Polri.
Cluster Bukit Nirmala PIK 3 Diduga Jadi Lokasi Penyimpanan 155 Etomidate, Polisi Masih Kembangkan Kasus
FWK INGATKAN PRESIDEN PRABOWO, MOMEN PEROMBAKAN BESAR KABINET MERAH PUTIH UNTUK WUJUDKAN KEINGINAN RAKYAT

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 21:31 WIB

Kawal Indonesia Emas 2045, Lemhannas RI Ajak Insan Pers Bangun Jurnalisme Kebangsaan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:51 WIB

FWK Menilai KPK Penakut, Pemerintah Tidak Boleh Anti Kritik

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:43 WIB

Dugaan Pengeroyokan di Aphrodite Luxury Kafe Pati, Korban Dirawat Dan Sudah Menempuh Jalur Hukum

Kamis, 15 Oktober 2026 - 05:59 WIB

155 Paket Vape Etomidate di PIK 2 Jadi Sorotan, Publik Pertanyakan Pemilik Sebenarnya

Senin, 12 Oktober 2026 - 17:31 WIB

Hukum sebagai Panglima, Bukan Panglima yang Menghukum

Berita Terbaru